Dirut KPK Minta Jokowi Turun Tangan Selesaikan Polemik TWK

  • Bagikan
Dirut KPK Minta Jokowi Turun Tangan Selesaikan Polemik TWK
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono berharap bahwa Presiden Joko Widodo dan DPR RI turun tangan dalam menyelesaikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Berdasarkan rapat yang digelar pimpinan KPK bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sebanyak 51 pegawai dipecat dan hanya 24 yang masih bisa dibina dengan pendidikan kedinasan.

Menurut Giri, Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk memgambil alih proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Berharap Presiden dan DPR menyelesaikan polemik ini. Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan (jabatan tertinggi ASN) dapat mengambil alih proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS,” ucap Giri saat dihubungi, Rabu (26/5/2021).

Giri menyebutkan berdasarkan pasal 3 ayat 7 PP No.17/2020 tentang manajemen ASN, Presiden dapat mencabut kewenangan Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dari Pimpinan lembaga dan PPK dalam hal, Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atay untuk meningkatkan efektifitas penyelengaraan pemerintahan.

“Saya yakin Presiden akan bijak menyikapi hal ini,” katanya.

Diketahui, KPK memecat 51 dari 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Keputusan itu diambil setelah Pimpinan KPK menggelar rapat untuk membahas nasib para pegawai itu.

“Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi (Dipecat) dengan KPK,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Di mana, 51 pegawai KPK itu sudah tidak bisa bergabung di KPK dengan masa kerja hingga 1 November 2021.

Sementara 24 pegawai KPK lainnya masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Sebelum mengikuti pendidikan, mereka diwajibkan menandatangani kesediaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Namun, jika 24 pegawai itu dinyatakan tidak lolos dalam pelatihan tersebut maka mereka tak akan di angkat menjadi ASN.[prs]

  • Bagikan