Connect with us

Headline

Dewas KPK Sebut Nilai Pelepastugasan 75 Pegawai Itu Sah dan Tidak Melanggar Hukum

Diterbitkan

Pada

Dewas KPK Sebut Nilai Pelepastugasan 75 Pegawai Itu Sah dan Tidak Melanggar Hukum
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menganggap penerbitan Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK terhadap 75 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah hal wajar. Padahal, SK tersebut berisikan pelepastugasan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

“Polemik dan isu sebagai sesuatu yang wajar saja, juga tentang keputusan KPK terkait penyerahan tugas dan tanggung jawab (pegawai) KPK. Sebaiknya pendapat lebih dikemukakan dengan sisi basis objektif dan menghindari subjektivitas yang emosional,

” kata Indriyanto Seno Adji melalui keterangan resminya, Rabu (12/5/2021).

Sepengetahuan Indriyanto, keputusan terkait pelepastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK adalah kolektif kolegial. Ia membela Ketua KPK Firli Bahuri. Kata dia, keputusan itu bukan bersumber dari individual Firli Bahuri.

“Bahkan Dewas termasuk saya turut serta hadir dan paham pada rapat tersebut, walau selanjutnya substansi keputusan menjadi domain pimpinan kolektif kolegial KPK,” imbuhnya. Baca juga: ICW Duga Penonaktifan Novel Baswedan Cs untuk Menghambat Penanganan Perkara Besar

Menurutnya, keputusan KPK tentang penyerahan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung itu haruslah diartikan secara hukum yang terbatas dan memiliki kekuatan mengikat. Kata dia, keputusan itu ditujukan kepada pegawai yang memegang jabatan struktural.

“Dan keputusan pimpinan KPK masih dalam batas-batas kewenangan terikat yang dimiliki pimpinan KPK. Ini prosedur hukum yang wajar/layak yang juga sama ditempuh oleh kementerian atau lembaga lainnya, demikian juga halnya dengan KPK,” bebernya.

Sebelumnya, beredar Surat Keputusan (SK) terkait penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Satu dari 75 pegawai yang dinonaktifkan tersebut yakni Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan.

SK penonaktifan yang beredar tersebut diterbitkan tertanggal 7 Mei 2021. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan salinannya telah diteken oleh Plh Kabiro SDM KPK Yonathan Demme Tangdilintin.

Salah satu poin penting dalam SK tersebut yakni 75 pegawai yang tidak lolos TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada atasannya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri tidak membantah ihwal beredarnya SK tersebut. Kata Ali, SK tersebut merupakan hasil asesmen TWK yang akan disampaikan kepada atasan masing-masing untuk selanjutnya diberikan kepada 75 pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Ali berdalih, SK tersebut diterbitkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas.

Penerbitan SK tersebut kemudian mengundang banyak polemik. Banyak pihak yang tidak sepakat dengan keputusan pimpinan KPK. Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan menilai penerbitan SK tersebut sebagai salah satu upaya pimpinan KPK untuk menghentikan penanganan perkara besar.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPD

DPD RI Akan Tindak Lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPD RI Akan Tindak Lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Baca Berita

Headline

Ternyata Ini Alasan Hakim Menjatuhkan Vonis 4 Tahun Penjara Kepada HRS

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ternyata Ini Alasan Hakim Menjatuhkan Vonis 4 Tahun Penjara Kepada HRS
Baca Berita

Headline

Bamsoet Dukung Gagasan Program Wajib Belajar Hingga Perguruan Tinggi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Bamsoet Dukung Gagasan Program Wajib Belajar Hingga Perguruan Tinggi
Baca Berita
Loading...