Connect with us

Hukum

Dewas KPK Berhentikan Tidak Hormat Penyidik Stepanus Robin Pattuju

Diterbitkan

Pada

Dewas KPK Berhentikan Tidak Hormat Penyidik Stepanus Robin Pattuju
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memberhentikan dengan tidak hormat Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) karena terbukti melanggar kode etik.

“Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam persidangan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Tumpak menyatakan Stepanus bersalah melanggar kode etik. Pertama, berhubungan dengan pihak-pihak/orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani atau yang telah ditangani oleh KPK.

Kedua, menyalahgunakan kewenangan dalam rangka meminta dan menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang dihubungi tersebut.

Ketiga, menunjukkan identitas, yaitu kartu identitas (id card) sebagai Penyidik KPK kepada mereka yang tidak punya kepentingan.

“Itu pelanggaran kode etiknya, semuanya oleh majelis dinyatakan terbukti sesuai dengan pedoman perilaku kode etik yang telah ditetapkan oleh Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 2 huruf a, b, dan c,” ucap Tumpak.

Adapun hal yang memberatkan, Stepanus dinilai telah menikmati hasil perbuatannya berupa uang Rp1,6 miliar.

“Hal yang memberatkan terperiksa telah menikmati hasil dari perbuatannya berupa uang kurang lebih sejumlah Rp1.697.500.000. Terperiksa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan instansi asal sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan KPK,” kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho

Sementara hal yang meringankan terhadap Stepanus tidak ada.

Diketahui, selain penanganan tindak pidananya, KPK juga melaporkan Stepanus kepada Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik.

KPK telah menetapkan Stepanus bersama Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan Maskur Husain (MH) selaku pengacara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

PPATK Pantang Surut Tegakkan Rezim Anti-pencucian Uang dan Cegah Pendanaan Terorisme

Diterbitkan

Pada

Penulis

PPATK Pantang Surut Tegakkan Rezim Anti-pencucian Uang dan Cegah Pendanaan Terorisme
Deputi Bidang Pencegahan PPATK, Muhammad Sigit (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Polisi Ringkus Empat Kelompok Preman Pelaku Pungli di Tanjung Priok

Diterbitkan

Pada

Penulis

Polisi Ringkus Empat Kelompok Preman Pelaku Pungli di Tanjung Priok
(ist/net/detik)
Baca Berita

Hukum

Jaksa Agung Minta Buronan Adelin Lis Dibawa ke Indonesia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Jaksa Agung Minta Buronan Adelin Lis Dibawa ke Indonesia
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (ist/net)
Baca Berita
Loading...