Connect with us

DPR

Dewan Minta Pemerintah Alihkan Anggaran PSO untuk Bansos Pekerja Transportasi

Diterbitkan

Pada

Dewan Minta Pemerintah Alihkan Anggaran PSO untuk Bansos Pekerja Transportasi

Realitarakyat.com – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) bagi pekerjaan sektor transportasi yang terdampak larangan mudik.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menyarankan agar anggaran public service obligation (PSO) atau subsidi di sektor transportasi dialihkan untuk bansos khusus bagi pekerjaan transportasi umum.

“Larangan mudik dan pelarangan operasi semua sektor tranportasi dalam waktu yang lama ini tentu berdampak bagi pekerja transportasi umum. Pemerintah tidak boleh memindahkan tanggung jawab pencegahan covid 19 kepada mereka apalagi sampai menyebabkan mereka kehilangan pendapatan karena pelarangan mudik. Sebagai solusi, beri bansos untuk seluruh pekerja transportasi umum. Bantu mereka untuk tetap bisa merayakan Lebaran,” jelas Sigit dalam keterangannya, Sabtu (1/5/2021).

Untuk menutupi anggaran bansos bagi pekerja sektor transportasi, Sigit menyarankan pemerintah menggunakan anggaran PSO untuk sektor transportasi yang sudah dianggarkan dalam APBN 2021. Menurut Sigit, jumlah PSO sektor transportasi yang mencapai sekitar Rp 6 Triliun bisa digunakan untuk membantu meringankan beban pekerja sektor transportasi akibat pelarangan mudik.

“Dalam APBN 2021, ada alokasi anggaran untuk PSO disemua sektor transportasi, bahkan juga disiapkan anggaran untuk subsidi multi modal di kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Dan anggarannya selalu naik, meski jumlah penumpang turun. Karena jumlah penumpang otomatis turun signifikan akibat larangan mudik, realokasikan saja anggaran PSO ini untuk bansos pekerja sektor transportasi. Apalagi sejak tahun 2020 sudah banyak yang dirumahkan. Ini pasti akan sangat membantu mereka,” ungkap Sigit.

Seperti diketahui, dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1, 142 Triliunan untuk sektor angkutan darat, sektor perhubungan udara sebesar Rp 600 miliar, sektor angkutan KA sebesar Rp 3,4 Triliun dan subsidi multi moda KSPN sebesar Rp1, 3 Triliun.

Sejak pandemi, BPS mencatat laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi paling dalam dengan minus 15,04 persen sepanjang 2020.

Sektor transportasi yang paling terpukul akibat pandemi adalah maskapai penerbangan. Sektor ini ungkapnya, anjlok cukup dalam yakni minus 53,8 persen di kuartal IV/2020 secara year on year (yoy).

Disusul angkutan kereta api minus 45,5 persen dan angkutan sungai dan penyebrangan minus 12,2 persen.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Minta KPK Tak Berhentikan Pegawai yang Tak lolos TWK

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR Minta KPK Tak Berhentikan Pegawai yang Tak lolos TWK
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh (ist/net)
Baca Berita

DPR

Ketua DPR Sebut Idul Fitri Momentum Kuatkan Solidaritas di Tengah Pandemi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR Sebut Idul Fitri Momentum Kuatkan Solidaritas di Tengah Pandemi
Ketua DPR RI Puan Maharani (ist/net)
Baca Berita

DPR

DPR Minta Pemerintah Tumpas Habis Jaringan MIT Poso

Diterbitkan

Pada

DPR Minta Pemerintah Tumpas Habis Jaringan MIT Poso
Baca Berita
Loading...