Data Pribadi Bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Dipercepat

  • Bagikan
Data Pribadi Bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Dipercepat
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus segera disahkan.

Hal itu diutarakan sebanyak 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bocor sehingga menjadi sorotan karena diduga ada interaksi orang dalam dan antisipasi pada tindak kejahatan sindikat di tengah gencarnya vaksinasi COVID-19.

“Saya desak agar deadlock RUU PDP segera disahkan; data kesehatan WNI sangat penting dan rahasia, harus dijaga dengan ekstra ketat, tidak boleh bocor sekecil apa pun,” kata Farhan dalam keterangannya, Rabu (26/5/2021).

“Di masa pandemi, BPJS Kesehatan pasti menyimpan data pasien COVID-19. Sangat mungkin, data yang dicuri itu berkaitan dengan vaksin atau sindikat obat-obatan,” lanjut Farhan.

Selain itu, juga harus ada evaluasi kompetensi IT karena data warga negara merupakan sektor strategis.

Farhan juga mengapresiasi langkah manajemen BPJS Kesehatan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.Ia mengingatkan agar langkah itu harus dikawal hinhga tuntas.

Konsekuensi hukumnya memang bisa melalui UU ITE, tapi harus melibatkan delik pelaporan dari pemilik data pribadi (WNI) yang merasa dirugikan. Sanksi paling berat adalah pencabutan izin Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) BPJS Kesehatan oleh Kemenkominfo. Tapi kalau ini diterapkan maka BPJS Kesehatan tidak berlaku dapat memberikan layanan jaminan kesehatan kepada masyarakat, “ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan peretasan masih bisa ditembus meskipun sistem keamanan yang digunakan diklaim telah sesuai standar dan berlapis.

“Walaupun BJPS Kesehatan telah menerapkan sistem keamanan sesuai standar yang berlaku, yang dapat dilaksanakan peretasan, mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan,” ujar Ali.(ilm)

  • Bagikan