Connect with us

Hukum

BPK Temukan Masalah Keuangan Pemprov Sulteng Tahun Anggaran 2021

Diterbitkan

Pada

BPK Temukan Masalah Keuangan Pemprov Sulteng Tahun Anggaran 2021
Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI) Dori Santosa (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) menemukan permasalahan keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2021.

Permasalahan keuangan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov Sulteng tahun anggaran 2021 yang disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI) Dori Santosa secara virtual dalam rapat paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng di Kota Palu, Selasa (25/5/2021).

“BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, antara lain pertama, kelemahan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” katanya.

Di antaranya, terdapat kendaraan yang belum diatur tarifnya, pendapatan PKB tidak sesuai dengan tarif yang berlaku, dan penetapan PKB atas tunggakan tahun pajak sebelum tahun 2020 tidak berdasarkan tarif pada tahun tunggakan berkenaan namun sesuai tarif terakhir.

“Dua, pelaksanaan belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.

Tiga, Dori menyatakan pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin tidak sesuai ketentuan, yaitu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, dan proses pengadaan tidak sesuai ketentuan.

Empat, realisasi belanja dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Madani di Kota Palu melebihi anggaran.

“Kelemahan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) diantaranya barang inventaris belum dilabel, Kartu Inventaris Ruangan (KIR) belum dibuat secara tertib, aset tetap yang dimanfaatkan pihak lain, dan informasi dalam Kartu Inventaris Barang belum lengkap,” terangnya.

Meski menemukan beberapa permasalahan keuangan, Dori menyatakan BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulteng tahun anggaran 2020 tersebut.

Berdasarkan Pasal 20 Undang– Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

“Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemprov Sulteng untuk terus memperbaiki pelaksanaan pengelolaan dan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya. (ant/ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Pinangki Masih Mendekam di Rutan Kejagung, MAKI: Jaksa Agung Lakukan Disparitas Penegakan Hukum

Diterbitkan

Pada

Pinangki Masih Mendekam di Rutan Kejagung, MAKI: Jaksa Agung Lakukan Disparitas Penegakan Hukum
Baca Berita

Hukum

KPK Telusuri Soal Pengeluaran Dana Sarana Jaya Bayar Tanah di Munjul

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPK Telusuri Soal Pengeluaran Dana Sarana Jaya Bayar Tanah di Munjul
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net/PMJ news)
Baca Berita

Headline

Forum Masyarakat Peduli Demokrasi : Jika ICW Tidak Klarfikasi Maka Disarankan Muldoko Segera Ambil Tindakan Hukum

Diterbitkan

Pada

Forum Masyarakat Peduli Demokrasi : Jika ICW Tidak Klarfikasi Maka Disarankan Muldoko Segera Ambil Tindakan Hukum
Baca Berita
Loading...