BPK RI Perwakilan NTB, Kembali Berikat Predikat WTP Ke 9 Pemda Lombok Tengah

  • Bagikan
BPK RI Perwakilan NTB, Kembali Berikat Predikat WTP Ke 9 Pemda Lombok Tengah
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Badan Pemeriksa Keuangan ((BPK) RI perwakilan NTB, kembali memebrikan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk ke 9 kalinya terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah NTB.

BPK RI, perwakilan NTB memberikan LHP kepada Bupati setempat HL Pathul Bahri di dampingi Ketua DPRD Loteng M. Tauhid Senin (10/05) di kantor Bupati berlangsung secara virtual zoom.

Dalam acara tersebut, Heri Purwanto Kepala BPK perwakilan NTB mengungkapkan, Penyerahan laporan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 di laksanakan melalui video Kompren di karenakan situasi dan kondisi Vandemi Covid.

Dijelaskan, untuk pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) ini untuk kesekian kalinya. Hal itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebelum dilakukan penyerahan ke DPRD, maka dilakukan audit selama 2 bulan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan keuangan yang disusun Kabupaten Loteng mendapatkan opini WTP. “Pemberian WTP untuk Kabupaten Loteng kali ini yang ke sembilan,” katanya.

Ia berharap, kedepannya dalam menjalankan praktek pengelolaan keuangan agar lebih baik dan benar lagi dan terus ditingkatkan. Untuk diketahui bahwa pemeriksaan sistem yang pemeriksaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana saat ini ada dua data yang pemeriksaan, yakni pemeriksaan SPI (buku 1) dan laporan pembukuan buku 2. tanpa mengurangi laporan atas laporan hasil yang sudah disusun dan disusun berdasarkan keputusan dan SPI maka permintaan untuk segera menindaklanjuti semua saran untuk perbaikan pengelolaan keuangan.

“Didalam laporan hasil pemeriksaan setiap tahun dilakukan secara rivew terhadap rekomendasi BPK tahun sebelumnya, dan Alhamdulillah tidak lanjut atas rekomendasi BPK mencapai 87, 19 persen di atas rata-rata Nasional 76%. Setelah LHP diterima langsung ditindak lanjuti” katanya.

Sementara itu mewakili seluruh Bupati / wali Kota se Provinsi NTB, Bupati Loteng HL. Pathul Bahri mengatakan penghargaan tertinggi atas kepercayaan ini terlebih dahulu ada 9 Kabupaten kota yang diberikan WTP yaitu peningkatan pengelolaan menjadi lebih baik. “Meski kami dapat WTP namun kami tak jumawa, kami akan terus pertahankan dan tingkatkan” jelasnya.

Dalam melakukan pemeriksaan, Bupati menilai bahwa BPK sangat profesional dalam melakukan audit. Kami percaya BPK sudah melakukan secara profesional dan kami akan tindak lanjuti segala rekomendasi yang diberikan.

BPK dalam melaksanakan audit tidak mencari kesalahan akan tetapi memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga audit BPK merupakan kebutuhan wajib, itu semata-mata untuk tata kelola keuangan daerah yang baik.

Kami berharap BPK senantiasa memberikan bimbingan yang lebih baik dari pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi. Penting untuk kami dibina, kita berharap istilah kebocoran tidak pernah terjadi lagi dikemudian hari “tutupnya (LS)

  • Bagikan