Connect with us

DPR

Beredar isu 97.000 Data PNS Fiktif, Komisi II DPR RI Minta Di Usut Tuntas

Diterbitkan

Pada

Beredar isu 97.000 Data PNS Fiktif, Komisi II DPR RI Minta Di Usut Tuntas
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda angkat bicara masalah data PNS Fiktif sebanyak lebih kurang 97.000 orang yang menerapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Bima Haria Wibisana.

Menurutnya, harus ada penjelasan yang mencakup dari berbagai pihak yang terkait hal ini. Jika data itu benar, maka negara telah dirampok.

“Negara telah dirampok triliunan rupiah akibat hal ini. Dengan asumsi 1 orang ASN berpangkat III / A menerima gaji Rp2 juta / bulan. Maka potensi kerugian negara setara hampir Rp2.5 Triliun pertahun. Jika ini telah berlangsung puluhan tahun, maka nilai tentu sangat fantastis dan miris ditengah krisis APBN kita akibat pandemi Civid-19 ini, “kata Rifky Rabu (26/5/2021).

Rifky melanjutkan Komisi II DPR RI juga akan memanggil Kepala BKN RI, Menteri PAN dan RB, Menteri Keuangan, termasuk Mendagri terkait keberadaan ASN daerah.

“Bahkan jika indikasi hukumnya amat kuat, Komisi II DPR RI atas perebutan pimpinan DPR RI dapat memanggil Kapolri, Jaksa Agung dan Pimpinan KPK untuk mengusut hal ini,” tandasnya.

Disisi lain, Rifqi Karsayuda mengapresiasi temuan BKN RI tersebut. Ia juga memberikan pandangan positif atas ikhtiar BKN menata data Kepegawaian secara nasional, terpadu dan berbasis online dalam beberapa waktu terakhir ini.

Database soal selalu menjadi masalah di banyak tempat di Indonesia, termasuk di dunia birokrasi. Rifqi pertambahan, ikhtiar melakukan sentralisasi data, pembaharuan data yang kontinyu, serta akses data yang terbuka oleh publik adalah kebutuhan pengelolaan data kepegawaian.

Ia akan memberikan perhatian yang serius terkait hal ini dalam pembahasan RUU ASN di Komisi II DPR RI.

Kerawanan data ASN fiktif tidak hanya terjadi pada data yang disinyalir aspal (asli, tapi paslu). Ada nama, padahal orangnya fiktif. Ada nama orangnya, padahal statusnya bukan ASN. Yang juga rawan adalah data para pensiunan dan ahli warisnya.

“Ada pensiunan yang telah meninggal puluhan tahun, namun tetap ada nama ahli warisnya, misalnya janda istrinya. Di lapangan, ketika si janda pun telah meninggal, datanya tak kunjung di update. Sementara dana pensiunnya terus mengalir,” papar Rifqi Karsayuda.(Ilm)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Komisi XI DPR: Calon Anggota BPK Harus Sesuai Ketentuan UU

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi XI DPR: Calon Anggota BPK Harus Sesuai Ketentuan UU
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati (ist/net)
Baca Berita

DPR

DPR RI Dukung Airlangga Hartarto Gelontorkan Rp 52,43 Triliun untuk UKM

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR RI Dukung Airlangga Hartarto Gelontorkan Rp 52,43 Triliun untuk UKM
Baca Berita

DPR

Polemik Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Politikus PDIP: Hati-hati dengan yang Alami Post Colour Syndrome

Diterbitkan

Pada

Penulis

Polemik Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Politikus PDIP: Hati-hati dengan yang Alami Post Colour Syndrome
Baca Berita
Loading...