Connect with us

Politik

Arsul Minta KPK Transparan Soal Proses Tes Wawasan Kebangsaan kepada Pegawainya

Diterbitkan

Pada

Arsul Minta KPK Transparan Soal Proses Tes Wawasan Kebangsaan kepada Pegawainya
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kesekjenan KPK harus transparan dan menjelaskan kepada publik terkait proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan lembaga tersebut sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian dikatakan, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya, akar masalah dan polemik yang berkembang di masyarakat terkait TWK tersebut karena proses-proses yang tidak transparan yang dijalankan Kesekjenan KPK.

“Padahal ini bukan rekrutmen pegawai atau ASN baru namun proses alih status dengan melihat keterpenuhan syarat-syaratnya atau tidak pada setiap pegawai KPK,” kata Arsul.

Menurut dia, langkah yang harus dilakukan Kesekjenan KPK dan instansi terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepagawaian Negara (BKN) harus transparan dalam proses tes tersebut.

Wakil Ketua MPR RI itu menilai transparansi tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir prasangka-prasangka yang berkembang di masyarakat.

“Ketika unsur transparansi atau penjelasan tentang materi, cakupan, dan sistem penilaian tidak disampaikan dengan baik, maka tidak aneh muncul prasangka-prasangka di masyarakat,” ujarnya.

Arsul menilai polemik terkait TWK seharusnya tidak menjadi pertanyaan dasar, perlu atau tidak keberadaan tes tersebut terhadap pegawai KPK yang akan beralih status menjadi ASN.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, uji wawasan kebangsaan merupakan langkah yang harus dilakukan terhadap setiap orang yang akan atau telah menjadi aparatur negara seperti sipil, Polri maupun TNI.

“Jangan dipersoalkan soal relevansi uji wawasan kebangsaannya, namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah dalam tes tersebut ada pertanyaan terlalu berbau ‘politis’ atau mengarahkan pada sudut pandang tertentu. Sehingga ketika jawabannya tidak sesuai dengan standar lembaga atau pengujinya, maka diberi nilai jelek atau tidak bagus,” katanya.

Dia mencontohkan, anggota DPR yang notabene adalah pejabat negara yang dipilih rakyat, sebelum dilantik, menjalani uji wawasan kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) selama tiga pekan.

Menurut dia, tes tersebut tidak dipersoalkan kalangan DPR RI karena setiap penyelenggara atau aparatur negara jangan sampai wawasan kebangsaannya menyimpang dari konsensus bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Kata Politisi PDIP, Kebijakan Penanggulangan COVID-19 Jangan Dipolitisasi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kata Politisi PDIP, Kebijakan Penanggulangan COVID-19 Jangan Dipolitisasi
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Andreas Hugo Pareira (ist/net)
Baca Berita

Politik

Tragedi Kudatuli, Sekjen PDIP: Perjuangan Belum Selesai Demi Menuntut Kebenaran

Diterbitkan

Pada

Penulis

Tragedi Kudatuli, Sekjen PDIP: Perjuangan Belum Selesai Demi Menuntut Kebenaran
Baca Berita

Headline

Rawan Korupsi, Fahri Hamzah Minta Pemerintah Perbaiki Data Kependudukan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Rawan Korupsi, Fahri Hamzah Minta Pemerintah Perbaiki Data Kependudukan
Baca Berita
Loading...