Connect with us

DPR

Amunisi Terbatas, Banggar DPR Minta Pemerintah Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal

Diterbitkan

Pada

Amunisi Terbatas, Banggar DPR Minta Pemerintah Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah harus selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan.

Demikian dikatakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

Menurut Said, dengan amunisi terbatas, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya kira rencana insentif pajak terhadap ritel dan pariwisata untuk menggaet wisman belum tepat. Industri ritel bahkan sebelum pandemi telah mengalami kontraksi karena pergeseran perilaku masyarakat yang memilih memanfaatkan e-commerce,” ujar Said melalui keterangan di Jakarta, Senin malam.

Demikian pula sektor pariwisata, sepanjang pandemi masih berlangsung, wisatawan mancanegara (wisman) lebih memilih menunda bepergian sehingga berbagai iming-iming diskon tidak akan mengundang minat wisatawan.

Hal itu tampak dalam laporan BPS Triwulan I 2021, jumlah wisman ke Indonesia turun 16,33 persen. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi pada triwulan berikutnya, pemerintah fokus memberi insentif terhadap sektor-sektor yang secara kalkulatif mendongkrak pertumbuhan sekaligus menyerap lapangan kerja.

Sektor-sektor tersebut, misalnya, sektor pertanian, perikanan, migas, serta industri makanan dan minumanlah yang seharusnya mendapatkan berbagai dukungan kebijakan fiskal berkelanjutan.

“Selain menopang tenaga kerja besar, sektor-sektor tersebut terbukti mampu tumbuh dengan tertatih dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Said.

Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Said juga mendorong pemerintah memperluas basis ekspor, termasuk negara tujuan ekspor, agar tidak terkonsentrasi di kawasan Asia Timur dan Tenggara.

Oleh karena itu, momentum pertumbuhan Amerika Serikat dan sebagian negara di Eropa harusnya menjadi alternatif kawasan tujuan ekspor, termasuk Timur Tengah.

Selama 2 dekade terakhir, lanjut Said, kualitas komoditas ekspor Indonesia masih belum mengalami perbaikan.

“Pada Triwulan I 2021 pertumbuhan ekspor dan jasa mencapai 6,74 persen, sedangkan kontribusi ekspor terhadap PDB hanya mencapai 19,18 persen,” ujar Said.

Ia juga meminta pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas intervensi berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin.

Masih terkontraksinya tingkat konsumsi rumah tangga harus dipetakan lebih dengan berbagai instrumen guna mendorong tumbuhnya tingkat konsumsi rumah tangga, selain kebutuhan dasarnya.

Apalagi, ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada konsumsi. Padahal, instrumen penting dari pemulihan ekonomi adalah meningkatnya konsumi masyarakat.

“Oleh karena itu, kebijakan fiskal hendaknya tetap difokuskan untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah daripada insentif ke dunia usaha,” kata Said.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

Diterbitkan

Pada

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana
Baca Berita

DPR

Bansos Covid Banyak Tak Tepat Sasaran, DPR Dorong Kemensos Bertindak

Diterbitkan

Pada

Bansos Covid Banyak Tak Tepat Sasaran, DPR Dorong Kemensos Bertindak
Baca Berita

DPR

Kata Dasco, Hampir Seluruh Komisi dan AKD Terapkan Lockdown

Diterbitkan

Pada

Kata Dasco, Hampir Seluruh Komisi dan AKD Terapkan Lockdown
Baca Berita
Loading...