Connect with us

Hukum

75 Pegawai Dinonaktifkan, Novel: Ketua KPK Bertindak Sewenang-wenang

Diterbitkan

Pada

75 Pegawai Dinonaktifkan, Novel: Ketua KPK Bertindak Sewenang-wenang
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah dinonaktifkan, termasuk penyidik senior Novel Baswedan.

Nonaktifnya Novel Baswedan dan 74 kawannya termengatakan Ketua KPK Firli Bahuri telah terjadi dengan terbitnya Surat Keputusan (SK), yang seharusnya berisikan penetapan atas hasil asesmen TWK bukan penonaktifan pegawai.

Karena itulah Novel, Selasa (11/5/2021), menuding Ketuka KPK Frili Bahuri telah berbuat sewenang-wenang terhadap dirinya dan kawan-kawan. Dia pun bersuara lantang mengatakan, dirinya akan melakukan perlawanan keras.

“Tindakan sewenang-wenangnya pak Firli itu menjadi masalah serius. Ketua KPK bertindak sewenang-wenang itu kan tindakan serius ini,” katanya kepada wartwan.

Ditegaskan Novel, keputusan penonaktifan 75 pegawak tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas dalam hal pemberantasan korupsi mengingat beberapa pegawai merupakan penyelidik/penyidik kasus yang masih berjalan.

Novel mencontohkan, dirinya tengah menangani kasus penetapan izin ekspor benih lobster (benur), kasus mafia hukum yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman, hingga kasus yang menjerat taipan Samin Tan.

“Karena efeknya perkara yang ditangani tidak bisa berjalan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Firli telah mencoreng wajahnya sendiri dan Pemerintah Indonesia dengan terbitnya SK tersebut. Karenanya, menurut dia, perlu dilihat dan dikaji.

“Mempertontonkan seperti itu kan sebetulnya mencoreng wajahnya sendiri dan mencoreng Pemerintahan indonesia. Itu kan luar biasa,” kecam Novel.

Sebelumnya telah diberitakan bahwa ke-75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK telah dinonaktifkan lewat Surat Keputusan (SK) yang diteken Plh. Kepala Biro SDM KPK Yonathan Demme Tangdilintin pada 7 Mei 2021.

KPK menyebut mereka bukan dinonaktifkan, namun diminta menyerahkan tugas kepada atasannya.

“Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut,” kata Plt Juru Bicara KKPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (11/5).

Ali mengatakan penyerahan tugas ditujukan agar pelaksanaan kerja di KPK tetap efektif. Dia menyebut hal itu dilakukan agar menghindari permasalahan hukum terkait penanganan kasus yang sedang berjalan.

Ali juga mengatakan ke-75 pegawai tersebut tidak berstatus nonaktif. Menurutnya, penyidik KPK Novel Baswedan dkk tetap mendapatkan hak sebagai pegawai.

“Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku. Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk,” ujar Ali.

“KPK saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan BKN dan KemenPAN RB terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS,” sambungnya.[prs]

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

BNPT Ajak Tokoh Masyarakat Merauke Cegah Paham Radikalisme dan Terorisme

Diterbitkan

Pada

Penulis

BNPT Ajak Tokoh Masyarakat Merauke Cegah Paham Radikalisme dan Terorisme
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar (ist/net)
Baca Berita

Hukum

MAKI Curiga Ada Sesuatu yang Ditutupi di Kasus BLBI

Diterbitkan

Pada

Penulis

MAKI Curiga Ada Sesuatu yang Ditutupi di Kasus BLBI
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (ist/net)
Baca Berita

Hukum

BW Minta KPK Awasi Pajak Jakarta

Diterbitkan

Pada

BW Minta KPK Awasi Pajak Jakarta
Baca Berita
Loading...