Connect with us

Hukum

51 Pegawai KPK Dipecat, Komnas HAM Bakal Panggil Pihak Terkait

Diterbitkan

Pada

51 Pegawai KPK Dipecat, Komnas HAM Bakal Panggil Pihak Terkait
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ada 51 pegawai KPK dari 75 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak dapat kembali menjadi pegawai KPK. Komnas HAM mengatakan pihaknya masih akan mendalami polemik TWK yang diduga melanggar HAM dengan memanggil sejumlah pihak.

“Kami belum bisa berkesimpulan tentang masalah ini. Tapi insyaallah mulai besok kami akan memanggil secara resmi dan bergantian pihak-pihak yang terkait masalah ini untuk menyelidiki hal-hal yang diduga bertentangan dengan prinsip hak asasi, rasa keadilan, dan koridor hukum yang berlaku,” kata Ketua Komnas HAM Andi Taufan Damanik saat dihubungi, Rabu (26/5/2021).

Komnas HAM berharap pihak terkait dapat menunda lebih dulu tindakan terhadap 75 pegawai yang tidak lulus TWK sampai muncul rekomendasi.

“Harapan kami, marilah hormati langkah kami dengan tidak melakukan terlebih dahulu kebijakan tertentu terhadap 70-an pegawai KPK sampai masalah ini kami selesaikan penyelidikan dan rekomendasinya,” kata Andi Taufan.

Sementara itu komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan pihaknya akan memeriksa terlebih dulu aduan yang diajukan Novel Baswedan dkk. Komnas HAM akan mempelajari semua dokumen, aturan internal KPK, dasar-dasar hukum/peraturan yang dijadikan acuan menyelenggarakan TWK itu.

“Komnas akan memanggil semua pihak terkait, termasuk pimpinan KPK, untuk mengkonfirmasi semua berkaitan dengan proses TWK serta meminta keterangan pihak-pihak lain dan ahli-ahli yang diperlukan,” ungkapnya.

Komnas HAM menyebut, setelah selesai pemeriksaan terhadap para pihak, barulah dikeluarkan kesimpulannya. Ia meminta semua pihak menghargai proses pendalaman tersebut. Sementara itu, Amiruddin meminta dihentikannya pelabelan tertentu pada pegawai KPK yang tidak lolos.

“Soal pelabelan, saya berharap pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan itu sebaiknya berhentilah. Agar tidak kian memperkusut masalah. Persoalan di RI ini sudah banyak, jangan menambah-nambah persoalan dengan tuduh-tuduhan dan pelabelan-pelabelan,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan koordinasi bersama kementerian dan instansi terkait mengenai nasib Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dipastikan tidak bisa lagi bergabung ke KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK memiliki rapor merah. Ke-51 orang itu dikatakan tidak bisa dilakukan pembinaan.

“Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang udah ‘merah’, dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alex dalam jumpa pers di BKN, Jakarta, Selasa (25/5/2021).[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Penyidikan Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos, KPK Periksa Aa Umbara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Penyidikan Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos, KPK Periksa Aa Umbara
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita

Hukum

KPK Perpanjang Penahanan Mantan Bupati Kepulauan Talaud

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPK Perpanjang Penahanan Mantan Bupati Kepulauan Talaud
Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Wagub Yakin Anies Tak Terlibat di Kasus Dugaan Korupsi Lahan Sarana Jaya

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wagub Yakin Anies Tak Terlibat di Kasus Dugaan Korupsi Lahan Sarana Jaya
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (ist/net)
Baca Berita
Loading...