Connect with us

Headline

Walikota Depok Disebut Sebut Terlibat Korupsi Pengadaan Damkar

Diterbitkan

Pada

Walikota Depok Disebut Sebut Terlibat Korupsi Pengadaan Damkar
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Razman Arif Nasution, Pengacara pegawai honorer Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok bernama Sandi Butar Butar, meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan jabatan dan dana pengadaan barang para petugas Damkar.

“Kami minta agar Kejaksaan Negeri di bawah pengawasan Jaksa Agung, Kapolres Kota Depok, di bawah pengawasan Kapolda dan Kapolri, untuk mengusut tuntas,” kata Razman saat kepada awak media di Kantor RAN Law Firm, Kuningan, Jakarta Senin (19/4/2021).

“Karena dari rangkaian cerita saudara Sandi kepada kami, jadi kami dugaan ini diambil dari orang tertinggi di Kota Depok. Pimpinan tinggi yang dimaksud dalam rangka Presumption Of Innocence (azas praduga tak berguna), periksa Wali Kota Depok,” tegas Razman.

Dengan demikian, artinya tidak tanggung-tanggung, Razman meminta-minta pengusutan kasus yang diatur sebagai dugaan tindakan tindakan korupsi itu juga untuk diusulkan hingga tingkat pemerintahan kota.

Sebab dia meyakini bahwa sikap pembiaran atau interaksi pihak Wali Kota Depok dalam kasus dugaan penyelewengan kekuasaan jabatan serta anggaran di Dinas Damkar Kota Depok itu.

Dasar permintaan tersebut, ditambahkan Razman, yakni dengan bukti pengakuan dari pegawai Damkar Kota Depok yang menuturkan pemotongan dan penggelembungan anggaran di instansi penanganan kebakaran (Damkar) Kota Depok.

“Kita memperkirakan, karena anggaran-anggaran ini mengalir begitu saja dari tahun ke tahun, ya kita melibatkan Wali Kota. Karena itu kita minta Wali Kota,” jelasnya.

“Ada pengakuan dari saudara Sandi tadi bahwa bendahara bidang keuangan mereka (Damkar) sudah mengakui bahwa ada pemotongan anggaran dan mark up anggaran,” imbuhnya.

Diketahui, kasus dugaan penggelembungan anggaran Dinas Damkar Kota Depok terungkap ketika salah satu pegawai honorernya melaporkan dugaan tersebut ke pihak kepolisian Kota Depok.

Dugaan tersebut disebabkan bahwa adanya peralatan kerja para petugas Damkar Kota Depok yang digunakan untuk bekerja tidak sesuai dengan standar keamanan.

Selain itu, pemotongan pula insentif insentif honor bagi pekerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok dengan berstatus kepegawaian sebagai pekerja honorer yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Relawan KIB Jokowi Turun Membantu Masyarakat Untuk Mendukung Pemerintah Tanggulangi Pandemi

Diterbitkan

Pada

Relawan KIB Jokowi Turun Membantu Masyarakat Untuk Mendukung Pemerintah Tanggulangi Pandemi
Baca Berita

Headline

Dapat Mandat Dari Presiden, Kemenko Marves Sediakan Form Pengaduan Kasus Pungli di Pelabuhan Seluruh Indonesia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Dapat Mandat Dari Presiden, Kemenko Marves Sediakan Form Pengaduan Kasus Pungli di Pelabuhan Seluruh Indonesia
Baca Berita

Hukum

Terkait Bansos yang Dikorupsi, Mahfud MD: Itu Sudah Diselesaikan Secara Hukum

Diterbitkan

Pada

Penulis

Terkait Bansos yang Dikorupsi, Mahfud MD: Itu Sudah Diselesaikan Secara Hukum
Baca Berita
Loading...