Connect with us

Hukum

Terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Rumah Pemilik PT PKN

Diterbitkan

Pada

Terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Rumah Pemilik PT PKN
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pemilik PT Purnama Karya Nugraha (PKN) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (13/4/2021).

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021 yang menjerat Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah (NA) dan kawan-kawan.

“Hari ini, tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di wilayah Kota Makassar yang berlokasi di rumah kediaman pemilik PT PKN (Purnama Karya Nugraha) di Kecamatan Mariso, Kota Makassar,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangan persnya, Selasa (13/4/2021).

Ali mengatakan kegiatan penggeledahan tersebut saat ini masih berlangsung. “Perkembangannya akan kami infokan kembali,” ucap Ali.

Selain Nurdin, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin dan Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).

Nurdin diduga menerima total Rp5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.

Selain itu, Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya pada akhir 2020 Nurdin menerima uang sebesar Rp200 juta, pertengahan Februari 2021 Nurdin melalui ajudan-nya bernama Syamsul Bahri menerima uang Rp1 miliar, dan awal Februari 2021 Nurdin melalui Syamsul Bahri menerima uang Rp2,2 miliar.

Dalam konstruksi perkara disebut bahwa tersangka Agung mengerjakan proyek peningkatan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) TA 2019 dengan nilai Rp28,9 miliar, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan (DAK) TA 2020 dengan nilai Rp15,7 miliar.

Selanjutnya, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan (APBD Provinsi) dengan nilai Rp19 miliar, pembangunan jalan, pedisterian, dan penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp20,8 miliar serta rehabilitasi Jalan Parkiran 1 dan pembangunan Jalan Parkiran 2 Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp7,1 miliar. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Kapolda Sumsel Sudah Minta Maaf, Kompolnas Berharap Polemik Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio Berakhir

Diterbitkan

Pada

Kapolda Sumsel Sudah Minta Maaf, Kompolnas Berharap Polemik Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio Berakhir
Baca Berita

Hukum

Usut Kasus Munjul, KPK Dalami Proses Pengelolaan APBD DKI

Diterbitkan

Pada

Usut Kasus Munjul, KPK Dalami Proses Pengelolaan APBD DKI
Baca Berita

Hukum

Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, ICW: Parah!

Diterbitkan

Pada

Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, ICW: Parah!
Baca Berita
Loading...