Connect with us

Hukum

Tak Akan Cabut UU ITE, Pemerintah Cuma Mau Lakukan Revisi Kecil dan Terbatas

Diterbitkan

Pada

Tak Akan Cabut UU ITE, Pemerintah Cuma Mau Lakukan Revisi Kecil dan Terbatas

Realitarakyat.com – Menko Polhukam Mahfud MD memastikan jika pemerintah tidak akan mencabut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disebut banyak memiliki pasal karet.

Menurut Mahfud, UU ITE masih diperlukan untuk aturan hukum dunia digital.

“Undang-undang ITE masih sangat diperlukan, untuk antisipasi dan menghukumi dunia digital. Masih sangat diperlukan. Oleh sebab itu tidak akan ada pencabutan UU ITE,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Namun kata dia, untuk menghindari salah tafsir atau dikenal dengan istilah pasal karet, pemerintah akan tetap melakukan revisi kecil terhadap UU ITE ini. Revisi itu dia sebut sebagai revisi terbatas yang hanya berkisar pada penambahan atau pengurangan frasa.

“Revisi terbatas, yang sangat kecil berupa penambahan frasa atau perubahan frasa,” kata dia.

Perubahan itu, lanjut Mahfud, akan ada pada penjelasan misalnya terkait kata penistaan dan hal-hal serupa yang memang memerlukan penjelasan sehingga tak menimbulkan multitafsir.

“Untuk itu hanya akan ada satu penambahan pasal yaitu pasal 45C,” kata Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengatakan pemerintah akan membuat semacam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan lembaga yang ditandatangani oleh Kominfo, Kejaksaan Agung dan Kapolri.

“Itu bentuknya pedoman yang nantinya kalau ada istilah yang tidak paham, itu kalau kata Pak Menkominfo itu semacam buku saku,” kata Mahfud.

Sebelumnya mencuat wacana revisi UU ITE dari pemerintah. Presiden Joko Widodo juga smepat menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyiapkan revisi UU ITE.

Tapi di sisi lain, mengemuka pula ide berupa penyusunan interpretasi resmi UU ITE dari Jokowi. Sejumlah pakar mempertanyakan kekuatan hukum dari pedoman interpretasi pasal UU ITE tersebut.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Kejagung Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Diterbitkan

Pada

Kejagung Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya
Baca Berita

Hukum

Eks Pimpinan Kecewa Putusan MK soal Uji Formil UU KPK

Diterbitkan

Pada

Eks Pimpinan Kecewa Putusan MK soal Uji Formil UU KPK
Baca Berita

Hukum

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Sri Wahyumi Maria

Diterbitkan

Pada

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Sri Wahyumi Maria
Baca Berita
Loading...