Connect with us

Daerah

Sekda NTB Klaim Polemik Widyaiswara –BPSDM Telah Selesai

Diterbitkan

Pada

Sekda NTB Klaim Polemik Widyaiswara –BPSDM Telah Selesai

Realitarakyat.com – Polemik di tubuh Widyaiswara dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSD) diklaim tuntas. Sebelumnya, para senior yang pernah menjabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB ini melakukan mogok kerja.

Sekda NTB, Drs. H. L Gita Ariadi mengatakan bahwa dirinya sudah mengumpulkan para anggota widyaiswara dengan agenda rapat tertutup di Ruang Rapat Utama Gubernur, Selasa kemarin.

Adapun perwakilan widyaiswara yang hadir di antara yaitu, L Syafi’i, Hairul Masu, Irfan Rayes ,Lalu Sazim, Wibowi dan yang lainnya yang juga mewakili widyaswara lain. Hadir juga dalam agenda rapat itu, Kepala BPSDM NTB, Kepala Inspektorat, Asisten III dan Kepala BKD untuk mencermati fenomena hubungan internal BPSDM.

Dari hasil pertemuan itu, kata sekda setidaknya ada tiga kesimpulan melalui forum yang diadakan bersepakat melebur, dan meniadakan serta menghentikan perbedaan pendapat dengan tidak ada lagi saling menuding berlebihan melalui media atau apapun.

” Sama-sama sudah introspeksi untuk mencari penyelesaian bersama. Jadi komunikasi yang tersumbat terbuka lagi,” yakinnya.

Gita juga mengatakan, semua sudah bersepakat selesai masalahnya tidak ada lagi pemberitaan yang lain. Yang ke dua Sekda meminta kepada kepala BPSDM untuk menerapkan disiplin sebagai mana peraturan dan ketentuan yang ada untuk widyaiswara karena bukan ASN biasa.

“Widyaiswara bukan sekedar ASN biasa, beliau adalah penjabat fungsional. Penjabat fungsional kontrol dan sebagainya juga ada, mereka mandiri dan profesional beda dengan ASN struktural,” tegasnya.

Kerana widyaiswara bukan ASN biasa lanjut Gita, dalam implementasi pelaksaan tugas juga dimaknai bagai mana bisa bekerja mandiri, termaksud tentang waktu berkerja dan bagaimana melaporkanya dengan ilustrasi sebagaimana dosen adalah ASN.

“Kan dosen tidak apel pagi pada saat jam mengajar wajib hadir kemudian memberikan laporan-laporan sesuai ketentuan,” jelasnya lagi.

Sekda juga meminta kepada Kepala BPSDM untuk menjadi laboratorium bagai mana kedepan birokrasi bekerja ketika terjadi pergeseran dari penjabat struktural menjadi fungsional, hal ini di minta seiring dengan penyetaraan sebagaimana yang dimaksud dengan Permenpan no 43 tahun 2019, Permenpan no 28 tahun 2018.

” Itu yang kita garap sekarang karena sebagaimana janji presiden Jokowi,” katanya.

Gita juga menjelaskan bahwa dalam menciptakan iklim investasi yang baik memangkas rezim-rezim perizinan maka ketika penyetaraaan dan penyerdehanaan birokrasi, rezim perizinam dan OPD dipangkas eslon empat dengan tujuan untuk iklim investyang baik dengan kemudahan proses dan lainnya dengan tidak banyak tingkatan. Dan seiring dengan reformasi birokrasi ada Omnibus Law.

“Omnibus law jugakan ok, itu aturan yang baik di simpelkan menjadi satu aturan kemudian PP-nya mengatur,” beber Gita.

Lebih lanjut gita mengatakan bahwa fungsional adalah introdusir Jokowi menagenalkan banyak pegawai yang akan kerja di rumah. Dia juga meminta kepada Kepala BPSDM untuk mendisain bagaimana bekerja dari rumah yang akan menjadi trend kedepan uang hanya struktural saja.

“Demikian juga widyaiswara, pendidikan, mengajar, melatih tugasnya. Bukan hanya diam di kelas dia harus bekerja juga itu makna mandiri yang saya minta kepasa BPSDM dan sepakat itu awalnya,” jelasnya.
Gita mengatakan bahwa jam apel yang dipermasalahkan dirinya menerapkan aturan hitam putihnya ada. Ia mengatakan juga TPP itu dulunya setara dengan menjagar dan mengakui widyaiswasi kerja rodi dimana yang dia terima sesuai TPP.

“Karana NTB TPPnya kecil lahirlah perkalan 43 tahun 2015 ada jam wajib mengajar 32 jam, yang dulu sebelum covid-19 32 jam hanya sedikit dan di era ini beban widyaiswara tambah besar dan sulit untuk memenuhi 23 jam itu masalahnya,” ucapnya.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Pemkab Jember Karantina Pekerja Migran Indonesia di Hotel Kebonagung

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pemkab Jember Karantina Pekerja Migran Indonesia di Hotel Kebonagung
ilustrasi foto: ist/net
Baca Berita

Daerah

RSUD Mataram Pastikan Pasokan Stok Vaksin COVID-19 Aman

Diterbitkan

Pada

Penulis

RSUD Mataram Pastikan Pasokan Stok Vaksin COVID-19 Aman
ilustrasi foto: ist/net
Baca Berita

Daerah

Di NTT, Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 Bertambah 60 Orang

Diterbitkan

Pada

Penulis

Di NTT, Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 Bertambah 60 Orang
Sekretaris Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, David Mandala (foto: ist/net/ant)
Baca Berita
Loading...