Connect with us

DPR

Sebelum Berlakukan PTM, DPR Sarankan Pemerintah Lakukan Vaksinasi terhadap Guru

Diterbitkan

Pada

Sebelum Berlakukan PTM, DPR Sarankan Pemerintah Lakukan Vaksinasi terhadap Guru
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (ist/net)

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyarankan sebaiknya pemerintah memvaksin seluruh guru sebelum diberlakukannya pembelajaran tatap muka (PTM).

Menurut Fikri, persoalan vaksinasi bagi guru yang belum menyeluruh menjadi kendala utama diberlakukannya PTM.

“Makanya sekarang, kita harus meminta masukan semua pemangku kepentingan pendidikan termasuk dokter anak. Lalu, kuota vaksinasi guru harus dipenuhi pemerintah,” ujar Fikri, dalam siaran persnya, Senin (5/4/2021).

Dia mengatakan hal itu, di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke SMP 2 Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (1/4/2021) lalu.

Di samping itu, tambah Fikri, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang ada sekarang dinilai tidak maksimal, banyak siswa yang tidak memahami pelajaran. Terlebih lagi hal yang tidak kalah penting persoalan pendidikan karakter terhadap siswa selama PJJ tidak ada panutan.

“Nah, berdasarkan survei yang dilakukan sekira 60-80 persen orangtua maupun siswa di Salatiga menyetujui PTM. Tapi masalahnya vaksin, jadi kalau bisa kuota vaksin untuk guru ini jelas seperti halnya bagi TNI maupun Polri,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada bulan Januari 2021, 63,9 persen sekolah masih melaksanakan belajar dari rumah (BDR), sebanyak 31,1 persen sekolah sudah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dikombinasikan dengan belajar dari rumah, dan baru 5,0 persen sekolah yang melakukan PTM secara penuh.

Data menurut kondisi wilayah dan jenis satuan pendidikan, menunjukan bahwa di daerah tertinggal 40,7 persen sekolah masih melaksanakan BDR, 43,3 persen sekolah mengkombinasikan PTM-BDR, dan 16,1 persen sekolah melakukan PTM. Daerah nontertinggal, 64,8 persen sekolah masih melakukan BDR, 30,6 persen sekolah mengkombinasikan PTM-BDR dan 4,6 persen sekolah yang sudah melaksanakan PTM.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Yuni Ambarwati mengakui baru sebanyak 300 guru mendapat penyuntikan vaksin Covid-19 dosis pertama. Meskipun demikian, ditargetkan dalam waktu dekat ini akan ada jatah vaksinasi bagi guru. Karenanya apabila PJJ terus diperpanjang pendidikan karakter bagi siswa akan menurun termasuk minat belajarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Salatiga, Siti Zuraidah, mengaku baru sekitar 300 tenaga pendidik yang akan mengikuti PTM telah disuntik vaksin dosis pertama. Dia mengungkapkan, kendala yang terjadi selama ini karena kekurangan stok vaksin. Vaksin yang diberikan ke tenaga pendidik lanjutnya, merupakan jatah untuk warga lansia. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Anggota DPR RI Junaidi Auly: Utamakan Yang Prioritas, Batalkan Pemindahan Ibu Kota

Diterbitkan

Pada

Anggota DPR RI Junaidi Auly: Utamakan Yang Prioritas, Batalkan Pemindahan Ibu Kota
Baca Berita

DPR

Meski Tak Ada Pembahasan, Komisi X DPR Pastikan Penggabungan Kemendikbud-Kemenristek Tepat

Diterbitkan

Pada

Meski Tak Ada Pembahasan, Komisi X DPR Pastikan Penggabungan Kemendikbud-Kemenristek Tepat
Baca Berita

DPR

Dewan Minta Pemerintah Perjelas Status Pemberontak Di Papua, Separatis Atau KKB!

Diterbitkan

Pada

Dewan Minta Pemerintah Perjelas Status Pemberontak Di Papua, Separatis Atau KKB!
Baca Berita
Loading...