RUU Perampasan Aset Pidana Jadi UU Bisa Selesaikan “Recovery Asset” Kerugian Negara

  • Bagikan
RUU Perampasan Aset Pidana Jadi UU Bisa Selesaikan "Recovery Asset" Kerugian Negara
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana apabila menjadi UU bisa menjadi instrumen hukum untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana.

Dia juga menilai RUU tersebut dapat menjadi faktor penjera atau “deterrent factor” bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya yang banyak merugikan negara.

“Saya melihat RUU ini juga nantinya diharapkan dapat menyelesaikan ‘recovery asset’ kerugian negara dari kejahatan kejahatan ekonomi yang masih terus merajalela secara cepat,” kata Pangeran Khairul Saleh kepada wartawan, Jumat (9/4/2021).

Dia menilai hukuman badan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya.

Menurut dia, pendekatan hukum pidana belum mampu menyelesaikan persoalan kerugian negara secara cepat.

“Pada prinsipnya saya mendukung dan akan mendorong upaya tersebut untuk dijadikan prioritas untuk dibahas,” ujarnya.

Politisi PAN itu meyakini proses penyelesaian RUU menjadi UU akan mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR karena persoalan korupsi harus dapat dieleminasi.

Selain itu menurut dia diharapkan juga agar pengembalian kerugian negara harus segera dikembalikan agar kepercayaan publik meningkat dan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih maju.[prs]

  • Bagikan
Loading...