Connect with us

Politik

RUU Perampasan Aset Pidana Jadi UU Bisa Selesaikan “Recovery Asset” Kerugian Negara

Diterbitkan

Pada

RUU Perampasan Aset Pidana Jadi UU Bisa Selesaikan "Recovery Asset" Kerugian Negara
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana apabila menjadi UU bisa menjadi instrumen hukum untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana.

Dia juga menilai RUU tersebut dapat menjadi faktor penjera atau “deterrent factor” bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya yang banyak merugikan negara.

“Saya melihat RUU ini juga nantinya diharapkan dapat menyelesaikan ‘recovery asset’ kerugian negara dari kejahatan kejahatan ekonomi yang masih terus merajalela secara cepat,” kata Pangeran Khairul Saleh kepada wartawan, Jumat (9/4/2021).

Dia menilai hukuman badan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya.

Menurut dia, pendekatan hukum pidana belum mampu menyelesaikan persoalan kerugian negara secara cepat.

“Pada prinsipnya saya mendukung dan akan mendorong upaya tersebut untuk dijadikan prioritas untuk dibahas,” ujarnya.

Politisi PAN itu meyakini proses penyelesaian RUU menjadi UU akan mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR karena persoalan korupsi harus dapat dieleminasi.

Selain itu menurut dia diharapkan juga agar pengembalian kerugian negara harus segera dikembalikan agar kepercayaan publik meningkat dan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih maju.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Besok, DKPP Gelar Sidang Kode Etik Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu

Diterbitkan

Pada

Besok, DKPP Gelar Sidang Kode Etik Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu
Baca Berita

Politik

Gelora: Disintegrasi Sosial Jadi Ancaman Besar di Masa Pandemi Covid

Diterbitkan

Pada

Gelora: Disintegrasi Sosial Jadi Ancaman Besar di Masa Pandemi Covid
Baca Berita

Daerah

Pimpinan Dianggap Tak Transparan, 29 Anggota DPRD Bandarlampung Ancam Gelar Paripurna Tandingan

Diterbitkan

Pada

Pimpinan Dianggap Tak Transparan, 29 Anggota DPRD Bandarlampung Ancam Gelar Paripurna Tandingan
Baca Berita
Loading...