Connect with us

Hukum

Pukat UGM Prakirakan Bakal Ada Kasus Penting Lainnya yang di SP3 KPK

Diterbitkan

Pada

Pukat UGM Prakirakan Bakal Ada Kasus Penting Lainnya yang di SP3 KPK
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menyebut penghentian pengusutan dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tak mengagetkan. Bahkan, hal serupa diperkirakan masih akan terjadi untuk kasus-kasus penting di masa mendatang.

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus BLBI merupakan konsekuensi dari revisi Undang-Undang KPK.

“SP3 ini seperti sudah direncanakan di dalam revisi Undang-Undang KPK. Bahwa kelak akan ada SP3 untuk perkara penting,” kata Zaenur kepada wartawan, Jumat (2/4/2021).

Penerbitan SP3 atas perkara yang telah menahun itu sendiri sesuai dengan Pasal 40 UU KPK. “Itu menurut saya menjadi kemunduran yang sangat disesalkan,” sambung dia.

Zaenur berujar pasal tersebut membuat lembaga antirasuah tersebut kehilangan unsur pembeda. Malah menyerupai kepolisian dan kejaksaan yang memiliki kewenangan penerbitan SP3.

Di satu sisi, Zaenur menilai pengaturan penghentian kasus korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK cukup problematik.

“Kenapa? Yang paling jelas, pertama adalah SP3 itu bisa dikeluarkan KPK dalam hal penyidikan dan penuntutannya itu tidak selesai dalam waktu dua tahun,” terangnya.

Sementara, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menurut Zaenur, tak disebutkan soal jangka apalagi dua tahun. Durasi yang sangat mustahil untuk kasus-kasus kakap nan berliku.

“Contohnya kasus-kasus yang bersifat transnasional, kasus yang alat buktinya, pihaknya, harta hasil kejahatannya itu berada di luar negeri ya. Itu mustahil bisa diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun,” paparnya.

Oleh karenanya, Ia berpandangan, pengaturan tersebut memang dirancang untuk ‘membonsai’ KPK.

“Menurut saya itu sudah satu niat dari pembentuk Undang-Undang pemerintah dan DPR bahwa memang revisi Undang-Undang KPK itu ditujukan nanti untuk memberikan SP3 nanti kepada pihak-pihak tertentu,” pungkasnya.

KPK sebelumnya mengumumkan penghentian pengusutan kasus tindak pidana BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim (ISN).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menerangkan, keputusan yang dituangkan dalam SP3 itu sesuai Pasal 40 UU KPK.

“Penghentian penyidikan terkait kasus TPK yang dilakukan oleh Tersangka SN selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia, dan ISN, bersama-sama dengan SAT selaku ketua BPPN,” kata Alex dalam konferensi pers, Kamis (1/4).

Penghentian kasus korupsi diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 40 UU a quo menyatakan, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kesehatan

Kutuk Praktik Mafia Obat, Ketua DPR Pertanyakan Hati Nurani Para Pelaku

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kutuk Praktik Mafia Obat, Ketua DPR Pertanyakan Hati Nurani Para Pelaku
Ketua DPR RI Puan Maharani (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Kajari Sebut Banyak Kerjaan Sehingga Belum Eksekusi Pinangki ke Lapas, MAKI: Alasan Tak Logis

Diterbitkan

Pada

Kajari Sebut Banyak Kerjaan Sehingga Belum Eksekusi Pinangki ke Lapas, MAKI: Alasan Tak Logis
Baca Berita

Hukum

Sibuk Urusan Teknis dan Administrasi, Alibi Kejari Jakpus Belum Eksekusi Pinangki ke Lapas

Diterbitkan

Pada

Sibuk Urusan Teknis dan Administrasi, Alibi Kejari Jakpus Belum Eksekusi Pinangki ke Lapas
Baca Berita
Loading...