Connect with us

DPR

Puan Ajak Masyarakat Beri Masukan dalam Pembahasan RUU Prioritas

Diterbitkan

Pada

Ketua DPR RI Puan Maharani (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmen bersama pemerintah dalam membahas RUU prioritas 2021 dengan membuka ruang untuk partisipasi publik.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV tahun Sidang 2020-2021, di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

“Penetapan Prolegnas tersebut merupakan bentuk komitmen DPR dan Pemerintah untuk memiliki acuan yang terukur dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional,” kata Puan.

“DPR membuka ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan RUU,” sambung politisi PDI Perjuangan itu.

Selanjutnya, kata Puan, DPR bersama pemerintah perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU yang sudah pada tahap pembicaraan tingkat I. DPR juga perlu segera menetapkan RUU usul DPR yang sudah selesai dalam tahap harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

“Dalam semua tahapan pembentukan RUU tersebut, DPR mengutamakan produk RUU yang berkualitas baik dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional juga berkualitas dalam memenuhi aspek legitimasi sosial,” ujar Puan.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5 itu memastikan bahwa DPR membuka ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan RUU.

Puan lalu mengungkapkan bahwa proses revisi perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua, DPR mengajak masyarakat Papua untuk berpartisipasi dengan memberikan saran dan masukan bagi perbaikan substansi undang-undang tersebut.

“DPR berharap agar pada masa mendatang revisi undang-undang ini dapat menghasilkan formulasi yang lebih baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dalam berbagai aspek, khususnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Puan. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Komisi VIII Minta Pemerintah Cepat Respon Masalah Barcode Vaksin Covid Kemenkes yang Tak Terbaca di Saudi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto/Net
Baca Berita

DPR

Banyak Masalah, Komisi X Minta Nadiem Tunda Pengumuman Seleksi PPPK Guru 2021

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda/Net
Baca Berita

DPR

Intan Fauzi: Saatnya Pemerintah Bantu Para Pelaku Usaha Ultra Mikro

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi/Net
Baca Berita
Loading...