Connect with us

Hukum

Polri Jelaskan Status Keanggotaan 2 Tersangka “Unlawful Killing”

Diterbitkan

Pada

Polri Jelaskan Status Keanggotaan 2 Tersangka "Unlawful Killing"
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan (ist/net)

Realitarakyat.com – Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan status keanggotaan dua tersangka “unlawful killing” adalah anggota Polri dalam pemeriksaan.

“Jadi 2 tersangka itu statusnya anggota Polri yang masih dalam pemeriksaan,” kata Ramadhan, seperti dikutip Antara, Kamis (15/4/2021).

Ramadhan mengatakan untuk penonaktifan anggota Polri harus melewat sidang etik di Propam Polri.

Sidang etik tersebut, lanjut dia, dapat dilaksanakan setelah kasus pidana atau hukumnya vonis atau inkrah di pengadilan.

Terkait proses ini, kata dia, tidak bisa disamakan dengan perkara hukum lainnya yang ditangani oleh kepolisian.

“Kalau bicara penonaktifan melalui sidang (etik-red) itu. Jadi supaya tidak salah persepsi 2 tersangka masih dalam proses pemeriksaan,” kata Ramadhan.

Menurut Ramadhan, saat ini proses pidana maupun proses etik terhadap 2 anggota Polri tersangka ‘unlawful killing” masih berproses.

“Masih berproses jadi kedua-duanya masih proses baik proses pidana maupun proses propam nya itu sendiri,” kata Ramadhan.

Penyidik Bareskrim Polri pada Selasa (6/4) telah menetapkan 2 anggota Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus “unlawful kiling”. Penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara terlebih dahulu pada 1 April 2021.

Sebelumnya tersangka ada 3 orang, dalam perjalanan waktu, satu tersangka dengan inisial EPZ meninggal dunia pada 4 Januari 2021 karena kecelakaan tunggal, sehingga penyidikan terhadapnya dihentikan.

Kasus ‘unlawful killing’ terungkap setelah investigasi dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komnas HAM pada 8 Januari 2021 telah melaporkan hasil penyelidikan terhadap kematian 6 orang laskar Front Pembela Islam (FPI) yang berawal dari pembuntutan terhadap Rizieq Shihab pada 6-7 Desember 2020.

Saat itu, anggota Polri mengikuti rombongan tokoh FPI itu bersama para pengawalnya dalam sembilan kendaraan roda empat bergerak dari Sentul ke Karawang.

Hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan bahwa insiden penembakan empat dari enam laskar FPI merupakan pelanggaran HAM.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam penembakan enam laskar merupakan “unlawful killing” sebab dilakukan tanpa upaya menghindari jatuhnya korban oleh aparat kepolisian. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK Sambut Baik Putusan MK Soal Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Tak Izin Dewas

Diterbitkan

Pada

KPK Sambut Baik Putusan MK Soal Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Tak Izin Dewas
Baca Berita

Hukum

KPK Dalami Informasi Oknum Penyidik Bantu Urus Kasus Wali Kota Cimahi

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPK Dalami Informasi Oknum Penyidik Bantu Urus Kasus Wali Kota Cimahi
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Kementerian LHK Tahan Perusak Hutan Lindung di Batam

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kementerian LHK Tahan Perusak Hutan Lindung di Batam
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani (ist/net)
Baca Berita
Loading...