Connect with us

Hukum

PN Jakbar Jatuhkan Hukuman 3,5 Tahun Penjara ke PNS yang Bergabung ke Jaringan Teroris

Diterbitkan

Pada

PN Jakbar Jatuhkan Hukuman 3,5 Tahun Penjara ke PNS yang Bergabung ke Jaringan Teroris

Realitarakyat.com – Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara kepada MF (43). MF yang merupakan PNS di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan itu terbukti bergabung dengan jaringan teroris di bawah pimpinan ISIS Indonesia, Aman Abdurrahman.

Hal itu tertuang dalam putusan PN Jakbar yang dilansir website PN Jakbar, Senin (19/4/2021). Awal permulaan ia bergabung dengan teroris saat ia bertemu dengan Ahmad Husein pada November 2019. Dari pertemuan itu, MF kemudian didoktrin gerakan garis keras.

MF didoktrin bila hukum yang ada di negara Indonesia adalah hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Di mana hukum yang ada di Indonesia ada buatan manusia yang seharusnya tidak diikuti. Lalu syirik demokrasi di mana menurut pemahaman Ahmad Husein yaitu dilarang untuk ikut dalam pemilihan umum karena dengan ikut pemilihan umum berarti kita ikut mendukung sistem pemerintahan.

MF akhirnya terpengaruh dan ikut kegiatan teroris. Hingga pada suatu hari, Ahmad Husein menitipkan senjata apike MF. Oleh MF, senjata api itu disembunyikan. Rencananya akan digunakan untuk melakukan teror di vihara.

MF akhirnya ditangkap pada 13 April 2020 di Desa Wawesa, Kecamatan Bata, Kabupaten Muna, Sultra. Dalam penangkapan itu, MF menyembunyikan 2 pistol dan 1 pembersih laras senjata api. MF kemudian digelandang Densus 88 dan diadili di PN Jakbar.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan,” ucap majelis hakim dengan bulat.

Hal yang memberatkan yaitu perbuatan MF tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana terorisme. Selain itu, perbuatan MF meserahkan masyarakat.

“Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui dan menyesali perbuatannya,” ucap majelis pada 15 April 2021 lalu.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Setara: Tes Wawasan Kebangsaan Upaya Cegah Intoleransi dan Radikalisme di KPK

Diterbitkan

Pada

Setara: Tes Wawasan Kebangsaan Upaya Cegah Intoleransi dan Radikalisme di KPK
Baca Berita

Hukum

KPK Sambut Baik Putusan MK Soal Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Tak Izin Dewas

Diterbitkan

Pada

KPK Sambut Baik Putusan MK Soal Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Tak Izin Dewas
Baca Berita

Hukum

KPK Dalami Informasi Oknum Penyidik Bantu Urus Kasus Wali Kota Cimahi

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPK Dalami Informasi Oknum Penyidik Bantu Urus Kasus Wali Kota Cimahi
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita
Loading...