Connect with us

Politik

PKB Minta Permintaan Maaf Nadiem ke PBNU Harus Disertai Evaluasi Total Dokumen Sejarah

Diterbitkan

Pada

PKB Minta Permintaan Maaf Nadiem ke PBNU Harus Disertai Evaluasi Total Dokumen Sejarah

Realitarakyat.com – Politikus PKB Luqman Hakim menilai klarifikasi dan permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ke PBNU harus dilanjutkan dengan evaluasi total dokumen sejarah yang telah diterbitkan negara.

Selain itu, kata Luqman Hakim meluruskan sejarah dengan menggandeng pihak berkompeten, termasuk PBNU.

“Kalau itu tidak dilakukan, kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU sekadar upaya mencari suaka politik agar tidak dicopot oleh Presiden Jokowi,” kata Luqman dalam keterangannya, Kamis (22/4/2021).

Luqman Hakim mengemukakan hal itu terkait dengan tidak ada nama K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud.

Ia menilai tidak dicantumkannya nama kedua tokoh NU itu dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud, bukan kelalaian atau kekhilafan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI menduga Kemendikbud telah disusupi kekuatan kontra NKRI yang ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat melalui penulisan sejarah, dalam hal ini kelompok NU.

Oleh karena itu, dia meminta Presiden Jokowi mengevaluasi menyeluruh terhadap Kemendikbud sehingga dapat membersihkan kementerian ini dari kekuatan yang ingin memecah belah bangsa.

“Harus ditemukan pihak-pihak yang secara sengaja dan sistematis melakukan manipulasi dengan menghilangkan peran ulama dan organisasi Islam dalam sejarah bangsa. Tidak peduli siapa pun yang melakukan dan kapan dilakukannya,” ujarnya.

Di satu sisi dia menghargai silaturahim Mendikbud ke PBNU sekaligus memberikan klarifikasi dan minta maaf mengenai masalah Kamus Sejarah Indonesia yang menjadi kontroversial karena tidak mencantumkan ulama besar pendiri NU K.H. Hasyim Asyari dan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam sejarah pendirian dan pembentukan karakter bangsa Indonesia.

Di sisi lain, dia menilai klarifikasi permintaan maaf yang dilakukan Mendikbud kepada PBNU belum cukup melegakan karena keluarga besar NU selama ini sering menjadi korban dari penyusunan sejarah yang manipulatif dan tidak jujur.

Ia mencontohkan Resolusi Jihad NU pada tanggal 22 Oktober 1945 yang berisi fatwa bahwa hukumnya wajib bagi setiap orang Islam berjuang mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah yang kembali datang.

“Namun, selama ini disembunyikan dari dokumen sejarah. Padahal, itu adalah awal mula adanya pertempuran Surabaya yang melahirkan Hari Pahlawan 10 November,” katanya.

Luqman juga meminta pemerintah agar menjadikan kasus manipulasi Kamus Sejarah Indonesia sebagai momentum untuk meninjau ulang seluruh dokumen sejarah perjalanan bangsa.

Ia mengatakan bahwa proyek pelurusan sejarah akan menjadi salah satu legacy mulia dan berharga dari Presiden Jokowi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

PKS Pertanyakan Keputusan KPK Buru-buru Nonaktifkan Novel Baswedan Cs

Diterbitkan

Pada

Penulis

PKS Pertanyakan Keputusan KPK Buru-buru Nonaktifkan Novel Baswedan Cs
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (ist/net)
Baca Berita

Politik

Penyekatan Mudik Bobol, PKS: Pemerintah Amburadul Tangani Masalah Covid

Diterbitkan

Pada

Penyekatan Mudik Bobol, PKS: Pemerintah Amburadul Tangani Masalah Covid
Baca Berita

Politik

AHY: Hentikan Kekerasan Kepada Warga Sipil Palestina

Diterbitkan

Pada

AHY: Hentikan Kekerasan Kepada Warga Sipil Palestina
Baca Berita
Loading...