Connect with us

Politik

Pimpinan DPR: SP-3 Itu Tidak Haram Sepanjang Mengikuti Prosedur Hukum

Diterbitkan

Pada

Pimpinan DPR: SP-3 Itu Tidak Haram Sepanjang Mengikuti Prosedur Hukum
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kalangan dewan meminta publik untuk tidak mempersoalkan masalah restorative justice alias keadilan restoratif dalam penyelesaian sebuah perkara oleh aparat penegak hukum.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, kekhawatiran restorative justice yang berujung pada penarikan sebuah perkara hukum tak perlu ditanggapi berlebihan.

Di mata Azis, penarikan sebuah perkara alias SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh penegak hukum mungkin dilakukan dan sah di mata hukum.

“Lebih baik melakukan SP-3 daripada meneruskan hukuman satu orang yang tidak bersalah atau dihukum karena intrik atau hidden agenda,” kata dia dalam diskusi Forum Legislasi yang bertema RUU Kejaksaan, Komitmen DPR Perkuat Kinerja Korps Adhiyaksa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/4/2021).

Politisi Partai Golkar ini menekankan, SP-3 sah-sah saja dilakukan sepanjang mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

“SP-3 itu tidak haram sepanjang unsur dalam melakukan dan mekanisme dalam SP-3 itu diikuti,” terangnya.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam ini menambahkan, apabila ada pihak-pihak yang ingin melakukan protes atas sebuah perkara yang di SP-3, sudah disediakan tempat khusus untuk menyuarakannya. Salah satunya adalah lewat praperadilan.

“Jadi jangan mengharamkan SP-3. Itu bisa dilakukan sepanjang data dan prosesnya sesuai dengan prosedur,” pungkas Azis.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Transaksi Digital Didominasi Asing, Marwan Demokrat: UMKM Harus Agresif Memasuki Pasar Digital

Diterbitkan

Pada

Transaksi Digital Didominasi Asing, Marwan Demokrat: UMKM Harus Agresif Memasuki Pasar Digital
Baca Berita

Politik

Kata Masinton, Kritikan Effendi Simbolon Bukan untuk Jokowi ke Luhut

Diterbitkan

Pada

Kata Masinton, Kritikan Effendi Simbolon Bukan untuk Jokowi ke Luhut
Baca Berita

Politik

Sahroni Minta KPK Awasi Proses Pengadaan 240 Ribu Laptop untuk Pelajar

Diterbitkan

Pada

Sahroni Minta KPK Awasi Proses Pengadaan 240 Ribu Laptop untuk Pelajar
Baca Berita
Loading...