Connect with us

Hukum

Penyidik KPK Terima Suap, Pakar: Harus Ditelusuri Apakah Terjadi di Perkara Lain

Diterbitkan

Pada

Penyidik KPK Terima Suap, Pakar: Harus Ditelusuri Apakah Terjadi di Perkara Lain

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan penyidiknya yang berasal dari kepolisian AKP Stepanus Robin Pattuju sebagai tersangka kasus penyuapan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad menilai penyidik KPK Stepanus Robin harus diberikan sanksi berat.

“Menurut saya penetapan tersangka ini harus diproses cepat dan diberikan sanksi yang berat, mengingat ini kan (Stepanus Robin) penegak hukum tapi dia mainkan hukum,” kata Suparji saat dihubungi Realitarakyat.com, Jumat (23/4/2021) malam.

Suparji juga meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK menelusuri kasus penyuapan Stepanus Robin secara mendalam. Menurutnya, harus didalami apakah Stepanus beraksi sendiri atau ada tim lain di belakangnya.

“Menjadi menarik ini bekerja sendiri atau gimana. Yang perlu kita telusuri inikan bagaimana mestinya dan bisa jadi ini udah terjadi pada perkara sebelumnya apa tidak, dan bisa jadi ini udah terjadi sebelumnya,” ungkapnya.

Menurutnya, jika kasus seperti Stepanus Robin pernah terjadi pada perkara lain maka akan menjadi konflik yang luar biasa bagi lembaga anti rasuah tersebut.

“Kalau pernah terjadi ini jadi konflik luar biasa bagi kpk, ternyata ada oknum yang seperti itu dan ini harus ditelusuri dan kerja dewas juga jadi sorotan. Ini harus bisa mengungkap fakta sebenarnya ini harus ditelusuri soal oknum lain yang terungkap,” tukasnya.

Sebelumnya, Stepanus Robin ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terkait penanganan perkara wali kota Tanjungbalai tahun 2020-2021. Ia diduga menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial dengan janji akan menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi lelang jabatan yang diduga membelit politikus Golkar tersebut.

Stepanus Robin juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp438 juta. Namun KPK belum mengungkapkan konstruksi perkara gratifikasi ini.

Ketua KPK, Firli Bahuri, menegaskan tim di lembaganya bakal mendalami setiap detail informasi, termasuk kemungkinan keterlibatan penyidik lain. Ia meyakini proses hukum di KPK tetap berjalan secara patut meskipun melibatkan pihak internal.

“Tidak menutup kemungkinan pelakunya bukan tunggal. Ini pun akan kita dalami terkait dengan peristiwa. Kalau kita ingin tahu apa perbuatan, tentu kita harus lihat kapan kejadian, di mana kejadian, siapa yang masuk dalam peristiwa itu,” ungkap Firli, Kamis (22/4) malam.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Komisi III Dukung Presiden Hasil TWK harus Berpedoman pada Putusan MK

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi III Dukung Presiden Hasil TWK harus Berpedoman pada Putusan MK
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari (ist/net)
Baca Berita

Headline

Datangi MKD DPR, LP3HI Lengkapi Berkas Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsudin

Diterbitkan

Pada

Penulis

Datangi MKD DPR, LP3HI Lengkapi Berkas Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsudin
Kurniawan Adi Nugroho, Wakil Direktur LP3HI (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Bantu Keluarga Korban Terorisme di Poso, LPSK Keluarkan Anggaran Rp60 Juta

Diterbitkan

Pada

Penulis

Bantu Keluarga Korban Terorisme di Poso, LPSK Keluarkan Anggaran Rp60 Juta
Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu (ist/net)
Baca Berita
Loading...