Pengamat Minta Jokowi Evaluasi Jabatan Moeldoko di KSP

  • Bagikan
Pengamat Minta Jokowi Evaluasi Jabatan Moeldoko di KSP
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Keterlibatan KSP Moeldoko dalam isu internal Partai Demokrat menyita perhatian banyak publik. Apalagi, Kemenkumham ternyata menolak mengesahkan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko hari ini.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Adi Prayitno menilai Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi terhadap jabatan Moeldoko di KSP. Sebab, jabatan Moeldoko di KSP secara tak langsung ikut terbawa dalam sengketa politik ini.

“Dalam arti kalau pakai perspektif logika umum, ya, tentu mesti Pak Moeldoko perlu dievaluasi. Kan sudah banyak elite-elite partai yang ngomong, ada beberapa lembaga juga ngomong sangat tak pas itu, kan, suara-suara publik,” kata Adi saat dihubungi, Rabu (31/3/2021).

Menurut Adi, suara-suara yang bermunculan layak dipertimbangkan. Khususnya keterlibatan Moeldoko dalam kisruh partai berlambang mercy tersebut.

“Kalau melihat suara publik, lihatlah suara-suara yang minta Pak Moeldoko mengundurkan diri. Makanya kalau pakai instrumen publik suara yang muncul, ya, tentu Pak Moeldoko layak dievaluasi,” ungkapnya.

Kendati demikian, Adi yakin Jokowi perlu mempertimbangkan hal lain sebelum memutuskan. Tak hanya soal suara publik, namun juga faktor lainnya.

“Tapi, kan, kita tahu bahwa negara ini tak melulu pakai instrumen publik dalam kebijakan politiknya. Bisa faktor lainnya politik akomodasi, alasan stabilitas keamanan, dan lain-lain, ” ujarnya.

Oleh karena itu, keputusan akhir ada di tangan Jokowi sebagai atasan dari Moeldoko. Jokowi memiliki kewenangan itu dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada selama ini.

“Jadi soal masa depan Moeldoko bagaimana tergantung ranah presiden dan tentu saja presiden punya hak subjektif untuk menilai kinerja Moeldoko, serta sepak terjangnya yang ada apakah persoalan KLB ini akan menjadi bahan evaluasi atau tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengumumkan menolak SK Kepengurusan yang diajukan oleh kubu Moeldoko hasil KLB Deli Serdang. Salah satu alasannya karena tidak lengkapnya kepengurusan tingkat DPD dan DPC.[prs]

  • Bagikan