Connect with us

Hukum

Pengamat: Labelisasi KKB Jadi Gerombolan Teroris, Timbulkan Konsekuensi Serius

Diterbitkan

Pada

Pengamat: Labelisasi KKB Jadi Gerombolan Teroris, Timbulkan Konsekuensi Serius
Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib (ist/net)

Realitarakyat.com – Pemerintah secara resmi menyampaikan labelisasi terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi teroris. Pengumuman label teroris bagi gerombolan bersenjata di Papua itu, disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD, pada Kamis (29/4/2021).

Menanggapi hal itu, Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib mengatakan, setidaknya ada tiga konsekuensi setelah KKB ditetapkan menjadi teroris.

“Pertama ujung tombak penanganan adalah Polri, dalam hal ini Densus 88, dan para pelaku dihukum menggunakan UU 5 tahun 2018,” kata Ridlwan.

Polri, kata dia, bisa meminta bantuan TNI, bahkan pasukan khusus TNI dalam operasi penegakan hukum terhadap terorisme.

“Namun perlu segera ada Perpres TNI mengatasi terorisme sebagai payung hukum dan bisa segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi,” kata dia.

Konsekuensi kedua, menurut dia, adalah penyebutan secara spesifik kelompok terorisme di Papua mesti berdasarkan pimpinan mereka.

Jangan sampai, kata Ridlwan, salah menyebut sebagai kelompok teroris Papua karena akan membuat marah warga Papua lain yang tidak mendukung.

“Sebut saja nama kelompoknya misalnya kelompok teroris Lekagak Telenggen, kelompok teroris Goliat Tabuni, kelompok teroris Kely Kwalik, dan seterusnya,” ucapnya.

Ridlwan menambahkan, konsekuensi ketiga adalah Densus 88 bisa menangkap siapa saja yang setuju, atau mendukung aksi-aksi bersenjata di Papua. Termasuk mereka yang mendukung di medsos.

“Misalnya Veronika Koman, selama ini mendukung KKB di Twitter, bisa ditangkap atas dugaan terorisme sesuai UU 5 tahun 2018,” kata Ridlwan.

Penangkapan itu juga bisa dilakukan terhadap aktivis-aktivis pro KKB yang berada di kota-kota di luar Papua.

“Misalnya di Yogya, di Surabaya, kalau ada indikasi kelompok itu mendukung KKB sekarang bisa dihukum dengan UU terorisme,” kata dia lagi.

Ridlwan menjelaskan dengan demikian perlu dipikirkan masifnya penangkapan, termasuk kapasitas penjara yang digunakan nanti.

“Pergantian istilah menimbulkan konsekuensi serius yang harus disiapkan pemerintah,” ujarnya. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK Perbolehkan Keluarga Tahanan Lakukan Kunjungan Saat Lebaran

Diterbitkan

Pada

KPK Perbolehkan Keluarga Tahanan Lakukan Kunjungan Saat Lebaran
Baca Berita

Hukum

Dinonaktifkan, Novel Baswedan Bakal Melawan

Diterbitkan

Pada

Dinonaktifkan, Novel Baswedan Bakal Melawan
Baca Berita

Hukum

WP KPK: Firli harus Mematuhi Putusan MK Soal Alih Status Pegawai Jadi ASN

Diterbitkan

Pada

WP KPK: Firli harus Mematuhi Putusan MK Soal Alih Status Pegawai Jadi ASN
Baca Berita
Loading...