Partisipasi Capai 60 Persen Lebih, Komisi II Nilai Pemilu Kaltim Berjalan Baik

  • Bagikan
doli
Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tanjung /Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dinilai sudah cukup baik. Selain partisipasi yang mencapai 60,03 persen, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu maupun Gakkumdu juga berjalan dengan baik. Hal itu terbukti dengan tidak adanya tindak pidana pemilu.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat memimpin Tim Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 melakukan pertemuan dengan KPU Provinsi Kaltim, di Balikpapan, Kaltim, Selasa (30/3/2021).

“Artinya kan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Gakkumdu bisa di tegakkan secara baik. Saya kira apa yang dilakukan oleh pengawas pemilu ini bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain,” ujar Doli.

Politisi Golkar ini menambahkan, secara nasional persentase sudah tercatat 73,6 persen. Walaupun tidak sesuai target KPU sebesar 75 persen, namun jika dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya, tingkat partisipasi pilkada tahun 2020 ini lebih tinggi walaupun dilaksanakan pada masa pandemi.

“Saya kira kesadaran berdemokrasi masyarakat cukup tinggi, sekalipun masih dalam suasana pandemi. Untuk itu kita berikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang sudah dengan sadar datang ke TPS dan tetap melaksanakan prokes. Dan juga pemerintah yang telah bersosialisasi agar masyarakat datang ke TPS,” imbuhnya.

Selain itu, Legislator Dapil Sumut III ini mengharapkan, di tahun 2024 nanti KPU dan Bawaslu harus betul-betul lebih siap. Karena dalam satu tahun itu akan dilaksanakan Pemilu Presiden, legislatif dan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Secara total ada 514 kabupaten/kota dan 33 provinsi yang berpartisipasi.

“Menurut saya ini menjadi pelaksanaan pemilu yang mahaberat, kita sedang memyusun konsep dan desain pelaksanaannya seperti apa. Maka diperlukan adanya evaluasi sekarang, apa saja masalah dan kendala yang harus diatasi agar tidak terjadi lagi di tahun 2024,” tutupnya. (ndi)

  • Bagikan