Connect with us

DPR

Partisipasi Capai 60 Persen Lebih, Komisi II Nilai Pemilu Kaltim Berjalan Baik

Diterbitkan

Pada

Partisipasi Capai 60 Persen Lebih, Komisi II Nilai Pemilu Kaltim Berjalan Baik
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung (ist/net)

Realitarakyat.com – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dinilai sudah cukup baik. Selain partisipasi yang mencapai 60,03 persen, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu maupun Gakkumdu juga berjalan dengan baik. Hal itu terbukti dengan tidak adanya tindak pidana pemilu.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat memimpin Tim Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 melakukan pertemuan dengan KPU Provinsi Kaltim, di Balikpapan, Kaltim, Selasa (30/3/2021).

“Artinya kan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Gakkumdu bisa di tegakkan secara baik. Saya kira apa yang dilakukan oleh pengawas pemilu ini bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain,” ujar Doli.

Politisi Golkar ini menambahkan, secara nasional persentase sudah tercatat 73,6 persen. Walaupun tidak sesuai target KPU sebesar 75 persen, namun jika dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya, tingkat partisipasi pilkada tahun 2020 ini lebih tinggi walaupun dilaksanakan pada masa pandemi.

“Saya kira kesadaran berdemokrasi masyarakat cukup tinggi, sekalipun masih dalam suasana pandemi. Untuk itu kita berikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang sudah dengan sadar datang ke TPS dan tetap melaksanakan prokes. Dan juga pemerintah yang telah bersosialisasi agar masyarakat datang ke TPS,” imbuhnya.

Selain itu, Legislator Dapil Sumut III ini mengharapkan, di tahun 2024 nanti KPU dan Bawaslu harus betul-betul lebih siap. Karena dalam satu tahun itu akan dilaksanakan Pemilu Presiden, legislatif dan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Secara total ada 514 kabupaten/kota dan 33 provinsi yang berpartisipasi.

“Menurut saya ini menjadi pelaksanaan pemilu yang mahaberat, kita sedang memyusun konsep dan desain pelaksanaannya seperti apa. Maka diperlukan adanya evaluasi sekarang, apa saja masalah dan kendala yang harus diatasi agar tidak terjadi lagi di tahun 2024,” tutupnya. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Minta Pemerintah Tolak Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar

Diterbitkan

Pada

DPR Minta Pemerintah Tolak Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar
Baca Berita

DPR

Menteri Erick Ingin Beli Peternakan di Luar Negeri, Firman Soebagyo : Memang Indonesia Kekurangan Lahan?

Diterbitkan

Pada

Menteri Erick Ingin Beli Peternakan di Luar Negeri, Firman Soebagyo : Memang Indonesia Kekurangan Lahan?
Baca Berita

DPR

Dewan Yakin BIN dan Polri Tahu Posisi dari Penista Agama Jozeph Paul Zhang

Diterbitkan

Pada

Dewan Yakin BIN dan Polri Tahu Posisi dari Penista Agama Jozeph Paul Zhang
Baca Berita
Loading...