Connect with us

Politik

Pancasila Hilang di PP SNP, DPR: Mendikbud Nadiem Harus Tanggung Jawab

Diterbitkan

Pada

Pancasila Hilang di PP SNP, DPR: Mendikbud Nadiem Harus Tanggung Jawab
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus bertanggungjawab atas hilangnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Kalau benar, Mendikbud harus beranggung jawab dan ada agenda apa dalam pendidikan nasional anak bangsa ini dan mau dibawa ke mana?,” kata Firman dalam keterangannya, Minggu (18/4/2021).

Firman mempertanyakan mengapa mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia bisa hilang dari PP Standar Nasional Pendidikan. Ia mengaku terkejut mengetahui hal tersebut. Seharusnya, kata dia, pemerintah berhati-hati dalam menyusun regulasi, apalagi yang menyangkut tentang pendidikan.

“Kita sebagai warga negara ,wajib mempertanyakan dan harus berani mengingatkan kepada pemerintah kalau memang itu benar-benar hilang apa alasan mendasar dua mata pelajaran sangat fundamental dihilangkan,” ujarnya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI ini mengaku kecewa atas keteledoran pemerintah membuat PP SNP tersebut. Ia menyitir ucapan para tokoh pendiri bangsa soal “Pancasila Harga Mati” yang kerap disampaikan secara berapi-api oleh mereka. Ia pun berujar Pancasila seperti hanya jadi isapan jempol belaka saat ini.

“Pancasila adalah idelogi negara sangat fundamental dan kami sebagai Anggota MPR selama ini diwajibkan utk mensosialisasikan program dikenal dengan Empat Pilar ke masyarakat, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan PP No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. PP ini tidak lagi mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan.

PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021.

PP ini menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan oleh pemerintah untuk jalur pendidikan formal hingga nonformal.

Dalam Pasal 40 ayat (3), PP ini menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam standar nasional pendidikan pada kurikulum pendidikan tinggi. Sedangkan dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pancasila dan bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Legislator Gerindra Bakal Gelar Lomba Mural di Dapilnya

Diterbitkan

Pada

Penulis

Legislator Gerindra Bakal Gelar Lomba Mural di Dapilnya
Mural kritik Pemerintah di Jagakarsa/Net
Baca Berita

Headline

Tidak Ada Masa jabatan Presiden 3 Periode, PDIP Beberkan Sosok calon Yang Akan Diusung di Pilpres 2024 Mendatang

Diterbitkan

Pada

Penulis

Tidak Ada Masa jabatan Presiden 3 Periode, PDIP Beberkan Sosok calon Yang Akan Diusung di Pilpres 2024 Mendatang
Baca Berita

Headline

Presiden PKS Sebut Anies-Sandi Keniscayaan di Pilpres 2024, Bappilu Demokrat Malah Sebut Itu Sah-sah Saja

Diterbitkan

Pada

Penulis

Presiden PKS Sebut Anies-Sandi Keniscayaan di Pilpres 2024, Bappilu Demokrat Malah Sebut Itu Sah-sah Saja
Baca Berita
Loading...