Connect with us

Politik

Nama Pendiri NU Hilang dari Kamus Sejarah, PAN: Ini Kecerobohan Nadiem yang Ketiga

Diterbitkan

Pada

Nama Pendiri NU Hilang dari Kamus Sejarah, PAN: Ini Kecerobohan Nadiem yang Ketiga

Realitarakyat.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menyatakan hilangnya nama Hasyim Asy’ari memperlihatkan bahwa Mendikbud Nadiem Makarim telah melakukan kecerobohan tiga kali berturut-turut.

Ia mengaku kecewa dan menyayangkan atas kecerobohan yang kembali dilakukan Nadiem kali ini.

“Tentu kita kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Pada sampul kamus itu memuat foto KH Hasyim Asy’ari tetapi tidak adanya narasi dan keterangan terkait kiprah dan jejak sejarah serta ketokohan beliau baik sebagai pendiri NU maupun sebagai Pahlawan Nasional. Jangan lupakan jasa ulama terhadap bangsa ini,” katanya kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).

Ia juga berkata bahwa telah terjadi informasi sejarah yang hilang dan bisa berpotensi mengaburkan sejarah dalam Kamus Sejarah Indonesia. Menurutnya, hal ini akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik bila dibiarkan terjadi.

“Apalagi buku sejarah tersebut menjadi salah satu rujukan pengajaran mata pelajaran sejarah dan bisa download secara gratis sehingga bisa tersebar secara masif,” imbuh Guspardi.

Oleh karena itu, Guspardi meminta Nadiem segera menarik Kamus Sejarah Indonesia dari peredaran. Ia meminta Nadiem mengevaluasi dan merevisi isi konten guna meluruskan kejanggalan informasi yang ada di dalamnya.

“Kemendikbud juga lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan tim penyusun buku sejarah Indonesia sehingga tidak terulang lagi kesalahan dan kecorobohan serta disinformasi yang berpotensi menjadi polemik serta kontroversi,” ucap anggota Komisi II DPR tersebut.

Sebelumnya, Kemendikbud mengatakan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang disebut menghilangkan Hasyim Asy’ari masih dalam tahap penyempurnaan. Masyarakat hanya menerima salinan lunaknya.

“Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid dalam keterangan resmi yang disampaikan, Senin (19/4).

Hilmar mengatakan naskah tersebut disusun pada 2017 sebelum periode kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PKS Minta Presidential Threshold Turun Jadi 10 Persen

Diterbitkan

Pada

PKS Minta Presidential Threshold Turun Jadi 10 Persen
Baca Berita

Politik

Pertanyaan Tak Sesuai Pancasila dan UUD 1945, MUI Minta Hasil TWK Pegawai KPK Dibatalkan

Diterbitkan

Pada

Pertanyaan Tak Sesuai Pancasila dan UUD 1945, MUI Minta Hasil TWK Pegawai KPK Dibatalkan
Baca Berita

Politik

Muhammadiyah: Pertanyaan Bersedia Lepas Jilbab di TWK Bertentangan dengan HAM

Diterbitkan

Pada

Muhammadiyah: Pertanyaan Bersedia Lepas Jilbab di TWK Bertentangan dengan HAM
Baca Berita
Loading...