Connect with us

Politik

Mundur dari Demokrat Moeldoko, Kubu AHY Sindir Razman Pansos

Diterbitkan

Pada

Mundur dari Demokrat Moeldoko, Kubu AHY Sindir Razman Pansos

Realitarakyat.com – Pengacara Razman Arif Nasution, yang sempat menjadi Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB, memutuskan mundur. Demokrat memberi sindiran panjat sosial alias pansos.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan sejak awal bahwa yang dilakukan kubu Moeldoko ilegal dan inkonstitusional. Menurutnya, yang mengerti hukum dan para organisatoris sangat mudah membaca masalah ini.

“Cukup jelas dan terang benderang alat yang dijadikan sebagai instrumen penilaian, yaitu UU Partai Politik dan Konstitusi Partai Demokrat hasil Kongres V Jakarta tahun 2020,” kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (2/4/2021).

Dia menyebut syahwat politik yang tak terkendali kubu Moeldoko membuatnya rabun dan remang-remang. Kamhar menilai Razman telah memanfaatkan situasi politik di Demokrat untuk kepentingan pribadi.

“Bagi mereka-mereka yang selalu menjadi petualang politik dengan memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Istilah anak milenialnya pansos, ‘panjat sosial’. Biar publik yang akan menilai Razman masuk kategori mana,” ucapnya.

Seperti diketahui, Razman Arif mengundurkan diri dari Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB. Pengunduran diri Razman dilakukan setelah pemerintah menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat.

“Iya benar, saya mundur,” ujar Razman saat dimintai konfirmasi terkait pengunduran dirinya, Jumat (2/4). Razman Arif belum menjelaskan secara rinci terkait pengunduran dirinya. Dia mengatakan akan menjelaskan alasannya tersebut dalam konferensi pers siang ini.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menyatakan pemerintah menolak permohonan Moeldoko karena terdapat dokumen yang tidak lengkap.

“Dari hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3).

Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Demokrat Senayan: Pindah Ibu Kota Banyak Dilakukan Negara Lain

Diterbitkan

Pada

Penulis

Demokrat Senayan: Pindah Ibu Kota Banyak Dilakukan Negara Lain
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron (ist/net)
Baca Berita

Politik

PKS Nilai Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim Sudah Tak Relevan

Diterbitkan

Pada

PKS Nilai Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim Sudah Tak Relevan
Baca Berita

Politik

Pancasila Hilang di PP SNP, DPR: Mendikbud Nadiem Harus Tanggung Jawab

Diterbitkan

Pada

Pancasila Hilang di PP SNP, DPR: Mendikbud Nadiem Harus Tanggung Jawab
Baca Berita
Loading...