Connect with us

Daerah

Mendagri Apresiasi Penanganan COVID-19 di NTB

Diterbitkan

Pada

Mendagri Tito Karnavian (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penanganan pandemi COVID-19.

Hal tersebut disampaikan Mendagri di hadapan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB saat kunjungan kerjanya di pendopo Gubernur NTB di Mataram, Sabtu (24/4/2021).

Mendagri Tito mengatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 sangat luas hingga menyentuh berbagai sektor. Yang paling terpapar adalah sektor ekonomi dan kesehatan.

Namun Pemerintah Provinsi NTB melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang mampu mengatasi dampak ekonomi dan kesehatan masyarakatnya. Sektor usaha UMKM yang terkena dampak, diberdayakan untuk menghasilkan berbagai produk yang Kemudian dibeli oleh pemerintah dan diberikan kembali kepada masyarakat yang terdampak untuk memenuhi kebutuhan masyakat saat stay at home (diam dirumah).

“Program JPS Gemilang sangan baik, menangani dampak ekonomi dan menyentuh sisi kesehatan masyarakat,” katanya.

Sehingga tidak mengherankan, bahwa angka yang positif stabil, tidak buruk dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Namun ia mengimbau pemerintah provinsi NTB, agar angka kesembuhan dapat lebih ditingkatkan hingga 91 persen.

“Tingkat kesembuhannya sudah lumayan bagus,” ucapnya.

Ia menilai perlu dilakukan perbaikan sistem kesehatan dan kemampuan testing di tiap-tiap kabupaten dan kota se-NTB sehingga di tingkat kabupaten dan kota juga sebaiknya diinstruksikan agar memiliki kemampuan testing PCR atau yang antigen.

Mantan Kapolri ini menegaskan bahwa pengendalian COVID-19 penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Untuk itu upaya lain yang dapat dilakukan pemrov adalah mempercepat optimalisasi belanja daerah. Mengalokasikan stimulus bagi sektor swasta melalui insentif termasuk bantuan langsung untuk UMKM.

Pemrov agar melakukan penataan birokrasi guna mewujudkan profesinalitas ASN. Tentunya agar percepatan sistem kerja dan fokus pada pekerjaan fungsional yang dibarengi dengan inovasi dan fleksibilitas dalam pelayanan.

“Ini tentunya untuk mendukung transformasi digital dalam implementasi pelayanam publik di era pandemi,” ujarnya.

Menyinggung mudik lebaran dalam lingkungan provinsi NTB atau daerah, menurut Mendagri tidak mempermasalahkan. Karena melihat daerahnya relatif tidak begitu luas dan mobilisasi masa di NTB tidak begitu padat.

“Apalagi penduduknya juga tidak sebanyak di Pulau Jawa. Kalau hanya dari Mataram pulang ke Lombok Timur atau Lombok Utara tidak masalah,” tuturnya.

Sementara itu Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengapresiasi kunjungan Menteri Dalam Negeri, untuk memperkuat silaturahmi dan pembinaan terhadap lingkungan kerja Pemrov NTB.

Menurutnya, apa yang disampaikan Mendagri sudah komprehensif. Termasuk NTB perlu lebih banyak mendatangkan investor untuk membuka lapangan pekerjaan di NTB.

“Kita tidak hanya mengandalkan APBD untuk pembangunan namun jalan dan usaha lain harus terus dibangun, demi mensejahterakan masyarakat,” katanya. (ndi/ant)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Ciptakan Aturan Berkualitas, Kemenkumham NTT Harmonisasi Empat Ranperda Sumba Barat

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone (ist/net)
Baca Berita

Daerah

Kasus Pencurian Ternak, Pecatan Polisi Ini Segera Diadili

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Daerah

Proses Perizinan di Karawang Kini Bisa Dilakukan di Rumah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita
Loading...