Connect with us

Hukum

MAKI Minta KPK Sita Rekaman CCTV Rumah Dinas Azis Syamsuddin

Diterbitkan

Pada

MAKI Minta KPK Sita Rekaman CCTV Rumah Dinas Azis Syamsuddin

Realitarakyat.com – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK segera menyita rekaman CCTV rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Hal itu karena rumah Azis Syamsuddin disebut sebagai tempat pertemuan antara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan penyidik KPK dari Polri AKP Stepanus Robin Pattuju.

“MAKI telah mengirimkan surat melalui email kepada Pimpinan KPK dan Dewas KPK untuk segera melakukan penyitaan rekaman CCTV di rumah dinas Azis Syamsudin yang berada di Jalan Denpasar Raya No C3/3 , Kuningan, Jakarta Selatan,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).

Boyamin menilai bukti rekaman CCTV itu penting untuk menunjukan adanya pertemuan antara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan penyidik KPK AKP Stepanus Robin dan Azis Syamsuddin. Tak hanya itu, Boyamin juga meminta KPK melakukan penyitaan terhadap rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah dinas Azis Syamsuddin.

“Permintaan Penyitaan Rekaman CCTV berdasar rilis KPK dan pemberitaan media massa yang intinya terdapat dugaan peran Azis Syamsudin (Wakil Ketua DPR) dalam perkara dugaan suap antara SRP Penyidik KPK dengan MS Walikota Tanjungbalai sebagaimana kutipan berita beserta linknya,” ujar Boyamin.

Boyamin menilai penyitaan rekaman CCTV ini sudah semestinya telah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK guna keabsahannya. MAKI berharap KPK bertindak cepat segera melakukan penyitaan terhadap rekaman CCTV supaya tidak hilang.

“Kami tidak berharap penyitaan ini lamban dilakukan atau bahkan tidak dilakukan sehingga barang bukti pertemuan menjadi hilang. Kami tidak berharap kegagalan penggeledahan perkara Sembako Bansos Kemensos terulang dalam perkara ini,” ungkapnya.

Boyamin menyebut pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan jika KPK tidak segera mengajukan penyitaan CCTV di rumah Azis Syamsuddin.

“Kami selalu mencadangkan gugatan Praperadilan jika permintaan penyitaan rekaman CCTV ini diabaikan dan tidak segera dilakukan sehingga berpotensi hilangnya barang bukti sebagaimana terjadi dalam perkara korupsi sembako bansos Kemensos,” ungkapnya.

“Mestinya KPK tidak perlu diajari hal begini, ibarat ngajari ikan berenang. Tapi aku tunggu-tunggu tapi belum ada gerakan untuk geledah dan sita, maka terpaksa aku kirim surat desakan, ujarnya.

Diketahui, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terseret kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial terhadap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Azis pun membawa-bawa ayat suci saat ditanya soal tanggapan soal namanya yang disebut-sebut di kasus itu.

“Bismillah alfatehah,” kata Azis Syamsuddin lewat pesan singkat saat dimintai konfirmasi, Jumat (23/4/2021).

Politikus Golkar ini tak menjelaskan maksud responsnya itu. Dia juga tak menepis atau membenarkan kronologi yang disampaikan Firli soal pertemuan di rumahnya.

KPK sendiri bakal memeriksa Azis Syamsuddin secepatnya. Firli mengungkapkan Azis bisa saja diperiksa minggu depan. Yang pasti, kata Firli, Azis diperiksa dalam waktu dekat.

“Itu kepentingan penyidikan secepatnya seperti yang saya bilang tadi,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan di gedung KPK, Sabtu (24/4/2021).

“Kalau bisa Senin kita periksa, kita periksa. Bisa Selasa, kita periksa. Secepatnya,” tukasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Kemenkumham Beri Remisi Khusus Idul Fitri 2021 terhadap 121.026 Napi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kemenkumham Beri Remisi Khusus Idul Fitri 2021 terhadap 121.026 Napi
Ditjenpas Kemenkumham, Reynhard Silitonga (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Diduga dari Iran, Polisi Ungkap Penyelundupan 310 Kilogram Sabu

Diterbitkan

Pada

Penulis

Diduga dari Iran, Polisi Ungkap Penyelundupan 310 Kilogram Sabu
(ist/net)
Baca Berita

Hukum

PJKAKI KPK: Heran, Asesmen Proses Alih Status Pegawai Koq Jadi Seleksi Penonaktifan

Diterbitkan

Pada

Penulis

PJKAKI KPK: Heran, Asesmen Proses Alih Status Pegawai Koq Jadi Seleksi Penonaktifan
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko (ist/net)
Baca Berita
Loading...