Connect with us

Politik

Legislator PKS Usulkan 2 Insentif Konsekuansi Larangan Mudik

Diterbitkan

Pada

Legislator PKS Usulkan 2 Insentif Konsekuansi Larangan Mudik

Realitarakyat.com – Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mengusulkan dua insentif yang bisa diberikan Pemerintah untuk meringankan beban awak angkutan akibat dampak larangan mudik Lebaran 2021 pada periode 6-17 Mei 2021.

“Konsekuensi dari penetapan larangan mudik Lebaran tahun ini, Pemerintah harus meringankan beban para awak kendaraan, mulai dari sopir hingga kondektur karena sebagian besar mereka adalah pekerja harian. Beban mereka sudah sangat berat sejak pandemi,” ujar Toriq Hidayat dalam rilisnya, Rabu (21/4/2021).

Menurut dia, bantuan langsung kepada para awak kendaraan adalah insentif pertama yang harus diberikan oleh Pemerintah.

Insentif yang kedua, kata Toriq, diberikan kepada pengusaha angkutan umum agar beban usahanya berkurang.

“Organda mengusulkan kepada Kemenhub dan Kemenko Perekonomian pemberian insentif kepada pengusaha angkutan umum. Mereka tidak bisa menghindari biaya operasional yang tetap keluar seperti perawatan, onderdil, dan gaji pekerja,” paparnya.

Politikus PKS ini mengusulkan Pemerintah memperkuat kebijakan ekonomi untuk meringan beban kredit yang dimiliki pengusaha operator bus yakni aturan mengenai aturan pemberian keringanan cicilan bagi nasabah bank melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020.

Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyatakan bahwa perusahaan sektor transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) perlu dibantu untuk dapat memberikan THR kepada pegawai mereka.

“Pemerintah dapat membantu memberikan bantuan langsung tunai pengemudi angkutan umum bus AKAP,” kata Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko, untuk pengusaha sektor transportasi darat AKAP perlu ada semacam skema bantuan.

Hal itu, ujar dia, karena pengemudi bus AKAP kerap tidak mendapat gaji bulanan tetapi ada yang hanya dapat upah jika mengemudikan bus, sehingga berarti tidak mengemudikan bus maka tidak mendapat upah.

Namun, ia juga mengingatkan skema bantuan seperti itu harus betul-betul tepat sasaran dan selayaknya berkoordinasi dengan asosiasi resmi seperti Organda.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PKS Minta Presidential Threshold Turun Jadi 10 Persen

Diterbitkan

Pada

PKS Minta Presidential Threshold Turun Jadi 10 Persen
Baca Berita

Politik

Pertanyaan Tak Sesuai Pancasila dan UUD 1945, MUI Minta Hasil TWK Pegawai KPK Dibatalkan

Diterbitkan

Pada

Pertanyaan Tak Sesuai Pancasila dan UUD 1945, MUI Minta Hasil TWK Pegawai KPK Dibatalkan
Baca Berita

Politik

Muhammadiyah: Pertanyaan Bersedia Lepas Jilbab di TWK Bertentangan dengan HAM

Diterbitkan

Pada

Muhammadiyah: Pertanyaan Bersedia Lepas Jilbab di TWK Bertentangan dengan HAM
Baca Berita
Loading...