Connect with us

Politik

Legislator PKB Kecam Pemda yang Tak Larang Masyarakatnya Mudik Lebaran

Diterbitkan

Pada

Legislator PKB Kecam Pemda yang Tak Larang Masyarakatnya Mudik Lebaran

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengecam kebijakan pemerintah daerah yang tidak melarang masyarakat mudik pada Lebaran 2021.

Dia menyesalkan masih ada pemerintah daerah yang tidak melarang masyarakat mudik.

“Seharusnya, kebijakan pemerintah daerah selaras dengan yang pemerintah pusat,” ujar Luqman dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (23/4/2021).

Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan negara federasi yang setiap negara bagian bisa membuat aturan sendiri. Oleh karena itu, keputusan daerah harus berpedoman pada keputusan dan kebijakan pemerintah pusat.

Satgas Covid-19 mengeluarkan surat edaran mudik Lebaran 2021 yang mengatur masyarakat bila ingin keluar kota sebelum dan sesudah mudik Lebaran 2021.

Surat edaran itu adalah adendum SE 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Ramadan 1442 Hijriah.

Adendum yang diteken pada tanggal 21 April 2021 mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri, yakni H-14 larangan mudik mulai 22 April hingga 5 Mei 2021 dan pada H+7 larangan mudik 18-24 Mei 2021.

Luqman meminta kepala daerah tidak membuat keputusan lokal yang berbeda soal kebijakan mudik Lebaran 2021.

“Datanglah ke Jakarta, menghadap kepada Presiden atau minimal kepada Mendagri. Sampaikan argumen dan data-data yang kuat bahwa keputusan melarang mudik itu salah. Siapa tahu Presiden Jokowi bisa diyakinkan untuk mencabut larangan mudik Lebaran,” katanya.

Jika ternyata Presiden tetap kukuh dengan kebijakan larangan mudik, dia mengatakan bahwa suka tidak suka semua pihak harus menjalankan.

“Apa jadinya negara ini kalau daerah-daerah diberi ruang membangkang dari keputusan pemerintah pusat? Kacau,” kata Luqman.

Luqman menilai Presiden Jokowi perlu memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang membangkang.

“Toleransi pada pelanggaran atas penanganan pandemi COVID-19 oleh daerah tertentu, bukan hanya membahayakan nyawa rakyat daerah itu, melainkan menjadi ancaman bagi seluruh rakyat negeri ini,” ucapnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Selain Anis,  Zulkieflimansyah Tokoh Berlabel Islam yang Paling Layak Jadi Capres

Diterbitkan

Pada

Penulis

Selain Anis,  Zulkieflimansyah Tokoh Berlabel Islam yang Paling Layak Jadi Capres
Baca Berita

Politik

Komunitas Mileanies Dorong Anies Baswedan ‘Nyapres’ di 2024

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komunitas Mileanies Dorong Anies Baswedan 'Nyapres' di 2024
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (ist/net)
Baca Berita

Politik

Bantah Bupati Nganjuk Kadernya, PDIP: Ngaku-Ngaku Saja

Diterbitkan

Pada

Bantah Bupati Nganjuk Kadernya, PDIP: Ngaku-Ngaku Saja
Baca Berita
Loading...