Connect with us

DPR

Legislator PDIP Nilai Aturan Penyaluran BPUM Tahap 2 Banyak Kelemahan

Diterbitkan

Pada

Legislator PDIP Nilai Aturan Penyaluran BPUM Tahap 2 Banyak Kelemahan
Sonny T Danaparamita/Ist

Realitarakyat.com – Kalangan dewan menilai aturan penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) tahap 2 tahun 2021 di Kementerian Koperasi dan UMK masih banyak celah kelemahan.

Diketahui, Kemenkop UKM sendiri telah membuat aturan baru terkait BPUM tahap 2 ini, yakni dengan menerbitkan Permenkop dan UMKM No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkop No. 6 tahun 2020.

“Ada dua hal penting yang harus menjadi pegangan dari aturan itu, yakni tentang perlunya peningkatan jumlah penerima bantuan dan penyesuaian terhadap mekanisme pemberian bantuan,” ujar anggota Komisi VI DPR, Sonny T Danaparamita dalam raker antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM, Dirut PT BRI (Persero) Tbk, Dirut PT BNI (Persero) Tbk, Dirut Utama PT Jamkrindo, terkait Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tindak lanjut Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI di Jawa Tengah, di Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (1/4/2021).

Kendati demikian, dalam implementasinya nanti, Sonny menilai program BPUM tahap 2 ini memiliki banyak celah kelemahan yang justri kontra-produktif dengan upaya pembenahan yang diharapkan.

Legislator Dapil Jatim III ini mencontohkan aturan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b yang berbunyi “telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya” dan Pasal 18 B yang berbunyi “data penerima BPUM Tahun Anggaran sebelumnya diakui sebagai Data usulan penerima BPUM.

“Menurut saya, isi pasal dan ayat tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kontradiktif dengan dasar sosiologis dari dilaksanakannya tahap 2 BPUM ini,” tegasnya.

Padahal, lanjut Sonny, prinsip awal dari aturan ini adalah tentang perlunya peningkatan jumlah penerima bantuan, yang datanya di Kemenkop dan UMKM tahun 2019 ada sebanyak 64.601352 Pelaku UMKM.

Tak hanya itu, politikus PDI Perjuangan ini turut menyoroti tentang perubahan struktur proses dalam BPUM tahap 2. Dimana pada tahun 2021, lembaga pengusulnya hanya ada satu, yakni Dinas Koperasi. “Padahal pada tahun 2020 lalu, lembaga pengusulnya ada lima,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat kurang terlayani dengan baik, lambat serta terlalu birokratis. “Dalam pelaksanaan BPUM Tahap 2 ini, lembaga pengusulnya adalah dinas koperasi. Dinas ini juga bertanggungjawab atas kebenaran data usulannya,” katanya.

Apalagi, pada tahap 2 ini, kementerian hanya melakukan validasi, yakni validasi yang terkait penerima KUR melalui SIJK dan NIK.

“Perlu diperjelas, bagaimana skema tersebut, dan apa tugas dari dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM tingkat Provinsi selain menyerahkan daftar usulan kepada kementerian. Jadi menurut saya skema ini terlalu birokratis,” tandasnya.

Ia juga mempertanyakan tentang adanya kesalahan validasi sebelumnya yang berdampak pada kerugian para pelaku usaha mikro yang pernah ditetapkan menjadi calon penerima BPUM. Termasuk terhadap pelaku Usaha Mikro yang sudah diputuskan dan telah mencairkan dananya namun kemudiannreknya diblokir.

“Kita semua melakuan ini dengan tujuan meringankan mereka. Mengurus persyaratan terkadang membutuhkan bensin dan bagi pelaku usaha mikro ini juga perjuangan. Untuk itu, terhadap mereka yang pernah mengusulkan telah valid datanya namun belum ditetapkan sebagai penerima bantuan harus menjadi prioritas,” jelasnya.

Sonny juga berharap ada prioritas pemberian bantuan kepada para pengusul yang telah ditetapkan menjadi penerima hibah, kemudian para pelaku yang sudah mengajukan namun belum divalidasi, serta para pelaku usaha mikro yang belum pernah mendapatkan bantuan.

“Keinginan untuk meningkatkan jumlah penerima bantuan serta pemerataan dari para penerimanya harus dapat diwujudkan dalam BPUM tahap dua ini,” tegasnya.

Selain itu, Sonny juga mempertanyakan tentang penunjukan PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur BPUM. Pasalnya, bantuan ini nanti akan dikirim melalui rekening Bank atau Transfer Bank.

“Mengapa PT Pos Indonesia juga ditunjuk sebagai penyalur?, apa pertimbangan Kemenkop memasukan PT Pos Indonesia sebagai penyalur?” tanya dia.

Sonny pun menawarkan Kemenkop UKM untuk melirik dan atau mencoba bersinergi dengan agenda Kementerian BUMN yang sedang melakukan Holding Usaha Mikro.

“Apakah tidak sebaiknya penyalurannya ini nanti lebih diarahkan pada Bank yang biasa melakukan distribusi bantuan Pemerintah saja. Atau sekalian program ini pelaksanaannya dilakukan oleh BRI, PNM, dan Pegadaian saja,” tegasnya.

Lebih jauh, Sonny tetap memberikan apresiasi kepada Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki yang sudah mencoba berjuang menyempurnakan PermenkopUKM tersebut, meskipun hasil akhirnya jauh dari harapan.

“Terima Kasih kepada Pak Menteri (Teten Masduki) yang telah menerima aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI. Beberapa aspirasi dan masukan yang merupakan permasalahan dan fakta-fakta dilapangan tersebut kemudian secara yuridis telah dievaluasi dan selanjutnya dicarikan solusinya oleh Kemenkop dan UMKM melalui dibentuknya Permenkop dan UMKM No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkop No. 6 tahun 2020. Secara normatif, hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran huruf (b) dan huruf (c) dari peraturan tersebut. Yang dalam istilah orang-orang di Baleg ini merupakan dasar sosiologis dari peraturan,” kata dia.

Tak hanya mengapresiasi Menteri Teten, anak Buah Megawati Soekarno Putri itu juga mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap meneruskan program bantuan BPUM di tahun 2021 kepada Puluhan juta rakyat.

“Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat para pelaku usaha mikro di Indonesia yang akan mendapatkan bantuan. Kalau kemarin teman-teman Demokrat mengapresiasi Pak Jokowi atas menjalankannya prinsip “Tegakkan Hukum Walau Langit Akan Runtuh”……saat ini sebagai Partai pendukung utama pemerintah, kami juga memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Jokowi yang selalu mengerti problematika rakyat,” tutupnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Anggota DPR RI Junaidi Auly: Utamakan Yang Prioritas, Batalkan Pemindahan Ibu Kota

Diterbitkan

Pada

Anggota DPR RI Junaidi Auly: Utamakan Yang Prioritas, Batalkan Pemindahan Ibu Kota
Baca Berita

DPR

Meski Tak Ada Pembahasan, Komisi X DPR Pastikan Penggabungan Kemendikbud-Kemenristek Tepat

Diterbitkan

Pada

Meski Tak Ada Pembahasan, Komisi X DPR Pastikan Penggabungan Kemendikbud-Kemenristek Tepat
Baca Berita

DPR

Dewan Minta Pemerintah Perjelas Status Pemberontak Di Papua, Separatis Atau KKB!

Diterbitkan

Pada

Dewan Minta Pemerintah Perjelas Status Pemberontak Di Papua, Separatis Atau KKB!
Baca Berita
Loading...