Connect with us

DPR

Kritik Larangan Mudik Lebaran, Legislator Demokrat: Apa Gunanya Kalau Prokes Masih Biasa Saja

Diterbitkan

Pada

Kritik Larangan Mudik Lebaran, Legislator Demokrat: Apa Gunanya Kalau Prokes Masih Biasa Saja
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Belum adanya legal standing yang mengatur larangan mudik, membuat pemerintah sering menciptakan blunder dan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan mudik.

Demikian diutarakan anggota Komisi V DPR RI, Irwan dalam diskusi “Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat”, Kamis (8/4/2021).

“Dalam kesempatan ini saya bertanya, larangan mudik yang mana, karena sampai pada hari ini aturan legal standing yang mengatur larangan mudik dalam hal implementasi dan efektivitas itu nggak ada” kata Irwan.

Menurutnya, kebijakan larangan mudik sangat penting untuk menekan jumlah penularan serta mencegah cluster baru penyebaran Corona. Namun, anehnya larangan tidak terjadi untuk libur panjang hari lainnya.

“Sementara saya melihat larangan mudik ini sangat penting, kalau melihat tren covid selama ini, setiap hari libur panjang baik hari raya, Nataru dan kemerdekaan itu pasti peningkatan kasus harian pasti terjadi” tuturnya.

Dirinya menyebutkan, akibat dari ketidakjelasan pemerintah dalam memutuskan kebijakan soal mudik, pada lebaran tahun lalu jumlah kasus infeksi Covid-19 meningkat tajam.

“Contohnya saja di Idul Fitri 2020, pemerintah larang mudik tapi kok kemudian ada peningkatan sampai 30 persem kasus harian. Nah, itu terjadi karena pulang kampung diperbolehkan,” ujarnya.

Politikus Demokrat ini juga mengkritik buruknya penanganan kebijakan Covid-19, karena pemerintah pusat selalu mengeluarkan kebijakan yang berubah dan mendadak berubah ubah. Padahal Indonesia berada dalam zona angka kematian akibat Covid-19 jauh di atas kasus kematian dunia.

“Kalau ingat lagi di Agustus 2020 sampai 114 persen kasus harian, karena sebulan sebelumnya pada saat trend secara eksponensial pun naik, tiba-tiba Pak Jokowi mengeluarkan new normal, naik lagi, sampai kemudian hari ini trendnya mulai menurun, walaupun kasus kematian juga terus meningkat bahkan lebih besar daripada kasus kematian global, kita 2,7 persen kematian global 2,17 persen, tetapi harusnya ini momentum yang benar untuk kemudian memutus mata rantai penyebaran covid-19” ungkapnya.

Dirinya menegaskan, jika ingin tertib menegakkan aturan protokol kesehatan di lapangan pada masa mudik lebaran seperti saat ini, diperlukan tidak hanya sekedar himbauan, namun mesti ada keseriusan implementasi di lapangan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban.

“Apa gunanya himbauan larangan mudik itu tapi tidak ada pembatasan penumpang, prokes juga biasa-biasa saja, kemudian tidak ada pembata

san di lapangan, karena tidak ada yang menjamin, apalagi masih banyak ya peluang-peluang untuk kemudian bisa meninggalkan daerah dengan alasan berbagai yang komentar, ada keluarga sakit, ada urusan pekerjaan dan juga wisata” tandasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Dukung Pengetatan Masuknya Warga Asing ke Indonesia

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR Dukung Pengetatan Masuknya Warga Asing ke Indonesia
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi/Net
Baca Berita

DPR

KY Usulkan 11 Calon Hakim Agung ke Pimpinan DPR, Ini Nama-namanya

Diterbitkan

Pada

Penulis

KY Usulkan 11 Calon Hakim Agung ke Pimpinan DPR, Ini Nama-namanya
Komisi Yudisial menyerahkan 11 Calon Hakim Agung ke Pimpinan DPR (ist/net)
Baca Berita

DPR

Bahas Agenda Fit and Proper Test CHA, Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY

Diterbitkan

Pada

Penulis

Bahas Agenda Fit and Proper Test CHA, Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY
Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir/Ist
Baca Berita
Loading...