Connect with us

Hukum

KPK Sebut Pemerasan Oknum Penyidik ke Wali Kota Tanjungbalai Tindakan Korupsi

Diterbitkan

Pada

KPK Sebut Pemerasan Oknum Penyidik ke Wali Kota Tanjungbalai Tindakan Korupsi

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemerasaan yang dilakukan oknum penyidik terhadap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial merupakan tindakan korupsi. Penyidik dari instansi polri itu diduga meminta uang Rp1,5 miliar kepada Syahrial.

“Hal tersebut jika benar jelas merupakan tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu, (21/4/2021).

Permintaan itu diduga untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2019 yang saat ini sedang di usut.

KPK pun mengusut dugaan tindak pidana dimaksud dengan melakukan permintaan keterangan serta pengumpulan bukti permulaan lainnya. Lembaga Antikorupsi itu memastikan akan menindak lanjuti pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

“Tentu akan kami proses sesuai prosedur hukum,” tegas Ghufron.

Diketahui, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial diduga diperas sejumlah Rp1,5 miliar oleh oknum penyidik KPK dari kepolisian. Penyidik ini disebut-sebut menjanjikan akan menghentikan kasus yang menjerat Syahrial.

Adapun, saat ini KPK membuka penyidikan baru kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019.

“Benar, setelah menemukan dua bukti permulaan yang cukup, maka saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait lelang atau mutasi jabatan di Tanjungbalai,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (21/4).

Menurut penuturan Ali, KPK telah menjerat tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan kebijakan Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri pengumuman status tersangka berikut kontruksi perkaranya akan disampaikan saat upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan.

“Saat ini, kronologi mengenai uraian dan para pihak yang telah KPK tetapkan sebagai tersangka belum dapat kami informasikan kepada masyarakat,” kata Ali.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Penuntasan Kasus Jiwasyara dan Asabri, Pakar Dorong Eksaminasi Nasional

Diterbitkan

Pada

Penulis

Penuntasan Kasus Jiwasyara dan Asabri, Pakar Dorong Eksaminasi Nasional
Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad (foto: ist/net)
Baca Berita

Hukum

KY Tegaskan Tak Pernah Minta Pungutan pada Calon Hakim Agung

Diterbitkan

Pada

Penulis

KY Tegaskan Tak Pernah Minta Pungutan pada Calon Hakim Agung
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

Daerah

Atasi Kelompok Bersenjata, TNI dan Polri Diminta Tak Timbulkan Masalah HAM

Diterbitkan

Pada

Penulis

Atasi Kelompok Bersenjata, TNI dan Polri Diminta Tak Timbulkan Masalah HAM
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...