Connect with us

Hukum

KPK Minta Mensos Hati-Hati Atur Anggaran Darurat Bencana

Diterbitkan

Pada

KPK Minta Mensos Hati-Hati Atur Anggaran Darurat Bencana

Realitarakyat.com – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini hati-hati dalam mengatur anggaran darurat bencana. Sebab, anggaran darurat bencana tidak direncanakan di awal.

“Kemudian terkait dengan kondisi darurat, yang namanya darurat itu tentu kegiatannya belum dianggarkan. Tidak ada perencanaan dari awal itu, baru darurat. Tetapi ketika suatu kegiatan itu dianggarkan, tercantum dalam APBN atau APBD, nggak bisa lagi itu dikatakan darurat,” kata Alex, kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (30/4/2021).

Alex mengambil contoh seperti pandemi Covid tahun 2020 yang masuk dalam bencana non alam. Alex menyebut di tahun 2019, tidak ada anggaran terkait pandemi.

“Harusnya pengadaannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini darurat, kemarin itu misalnya terjadi Covid, kita kan tidak mengantisipasi tahun 2019 ketika disusun anggaran nanti tahun 2020 Indonesia itu akan ada bencana non alam Covid, nggak ada anggarannya itu,” kata Alex.

“Makanya waktu itu kan pemerintah meminta ya ada alokasi anggaran, karena kebutuhannya juga mendesak semua dilakukan dengan cepat. Itu tadi prinsipnya keselamatan masyarakat harus diutamakan,” lanjut Alex.

Oleh karena itu, Alex mengatakan penggunaan anggarannya pun harus jelas. Termasuk proses pengeluaran anggaran

“Makanya waktu itu penunjukan APD, termasuk peralatan swab semua dilakukan dengan PL (penunjukkan langsung). PL pun ada ketentuannya, nggak asal nunjuk,” ujarnya

“Artinya perusahaan yang dituju juga jelas, merek yang bergerak di bidangnya jangan sampai pengadaan APD tapi yang ditunjuk perusahaan sembako. Kalau itu yang terjadi nanti terjadi rente,” tambahnya.

Lebih lanjut, Alex juga mengingatkan agar Kemensos sebaiknya langsung menunjuk perusahaan yang menyiapkan sembako secara langsung. Sehingga tidak melalui perantara, demi efisiensi.

“Perusahaan yang ditunjuk tidak akan mengerjakan sendiri, karena dia tidak mempunyai kemampuan. Lalu nanti akan menunjuk perusahaan lain A, terus menunjuk perusahaan C. Padahal bisa langsung nunjuk C engga usah lewat A dan B. Meskipun darurat tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah pengadaan barang yang efisien. Saya kira itu untuk mitigasi,” jelasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Eks Pimpinan Kecewa Putusan MK soal Uji Formil UU KPK

Diterbitkan

Pada

Eks Pimpinan Kecewa Putusan MK soal Uji Formil UU KPK
Baca Berita

Hukum

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Sri Wahyumi Maria

Diterbitkan

Pada

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Sri Wahyumi Maria
Baca Berita

Hukum

Eks Komisioner Sebut 8 Hakim MK Bohongi Mata Hati Soal Putusan Revisi UU KPK

Diterbitkan

Pada

Eks Komisioner Sebut 8 Hakim MK Bohongi Mata Hati Soal Putusan Revisi UU KPK
Baca Berita
Loading...