Connect with us

Hukum

KPK Mengaku Kesulitan Tangkap Buronan Korupsi di Singapura

Diterbitkan

Pada

KPK Mengaku Kesulitan Tangkap Buronan Korupsi di Singapura
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (ist/net)

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan menangkap buronan kasus korupsi asal Indonesia yang bersembunyi di Singapura. Alasannya, Indonesia dan Singapura hingga hari ini tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

“Satu-satunya negara yang tidak menandatangani ekstradisi yang berkaitan dengan korupsi adalah Singapura, itu surga-nya koruptor yang paling dekat adalah Singapura,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

“Begini kalau yang namanya pencarian dan kemudian dia berada di luar negeri apalagi di Singapura, secara hubungan antarnegara memang di Singapura kalau orang yang sudah dapat ‘permanent residence’ dan lain-lain agak repot, sekalipun dia sudah ditetapkan tersangka,” katanya menambahkan.

Dalam kasus yang ditangani KPK, Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim diketahui berada di Singapura. Keduanya juga telah dimasukkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan keduanya tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada BPPN yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, baik Sjamsul maupun Itjih belum pernah diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka di tingkat penyidikan meski KPK sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap keduanya ke tiga lokasi, yaitu The Oxley, Cluny Road, dan Head Office of Giti Tire Pte. Ltd. (keduanya berlokasi di Singapura) dan ke satu alamat di Simprug, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

KPK pun akhirnya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga status keduanya bukan tersangka lagi. KPK pun segera mengurus pencabutan status DPO terhadap dua orang tersebut.

Selanjutnya, tersangka KPK yang juga diduga berada di Singapura adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

Namun, KPK belum memasukkan Paulus Tannos dalam status DPO. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Sidang Perdana Eks Mensos Juliari Bakal Digelar 21 April Nanti

Diterbitkan

Pada

Sidang Perdana Eks Mensos Juliari Bakal Digelar 21 April Nanti
Baca Berita

Nasional

Hikmahanto: Perpres Nomor 7/2021, Langkah Cepat Ciptakan Rasa Aman

Diterbitkan

Pada

Penulis

Hikmahanto: Perpres Nomor 7/2021, Langkah Cepat Ciptakan Rasa Aman
Pakar hukum Hikmahanto Juwana (ist/net)
Baca Berita

Daerah

DPD Demokrat NTT Ikhlaskan Putusan MK Soal Orient

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPD Demokrat NTT Ikhlaskan Putusan MK Soal Orient
Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur Jefry Riwu Kore (ist/net)
Baca Berita
Loading...