Connect with us

Hukum

KPK Mengaku Kesulitan Tangkap Buronan Korupsi di Singapura

Diterbitkan

Pada

KPK Mengaku Kesulitan Tangkap Buronan Korupsi di Singapura
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan menangkap buronan kasus korupsi asal Indonesia yang bersembunyi di Singapura. Alasannya, Indonesia dan Singapura hingga hari ini tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

“Satu-satunya negara yang tidak menandatangani ekstradisi yang berkaitan dengan korupsi adalah Singapura, itu surga-nya koruptor yang paling dekat adalah Singapura,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

“Begini kalau yang namanya pencarian dan kemudian dia berada di luar negeri apalagi di Singapura, secara hubungan antarnegara memang di Singapura kalau orang yang sudah dapat ‘permanent residence’ dan lain-lain agak repot, sekalipun dia sudah ditetapkan tersangka,” katanya menambahkan.

Dalam kasus yang ditangani KPK, Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim diketahui berada di Singapura. Keduanya juga telah dimasukkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan keduanya tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada BPPN yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, baik Sjamsul maupun Itjih belum pernah diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka di tingkat penyidikan meski KPK sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap keduanya ke tiga lokasi, yaitu The Oxley, Cluny Road, dan Head Office of Giti Tire Pte. Ltd. (keduanya berlokasi di Singapura) dan ke satu alamat di Simprug, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

KPK pun akhirnya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga status keduanya bukan tersangka lagi. KPK pun segera mengurus pencabutan status DPO terhadap dua orang tersebut.

Selanjutnya, tersangka KPK yang juga diduga berada di Singapura adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

Namun, KPK belum memasukkan Paulus Tannos dalam status DPO. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Pakar Pidana: Gagasan Keadilan Berhati Nurani Jaksa Agung Patut Didukung

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pakar Pidana: Gagasan Keadilan Berhati Nurani Jaksa Agung Patut Didukung
Baca Berita

Hukum

Terima Laporan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Periksa 3 Saksi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Terima Laporan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Periksa 3 Saksi
Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono/Net
Baca Berita

Hukum

Kejari Pemakasan Klaim Selamatkan Uang Rp 1 Miliar

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kejari Pemakasan Klaim Selamatkan Uang Rp 1 Miliar
Baca Berita
Loading...