Connect with us

Hukum

KPK Ingin Pendidikan Antikorupsi Masuk di Kurikulum Sekolah dari TK hingga Kuliah

Diterbitkan

Pada

KPK Ingin Pendidikan Antikorupsi Masuk di Kurikulum Sekolah dari TK hingga Kuliah

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mencegah korupsi dari segala aspek. Salah satu yang dilakukan adalah menerapkan pendidikan antikorupsi di kurikulum di sekolah dari TK hingga perguruan tinggi.

“Kita bekerja sama dengan Kemendikbud dan lembaga-lembaga pendidikan lain, memang salah satunya adalah untuk menjadikan kurikulum antikorupsi di sekolah-sekolah dari mulai TK hingga Perguruan Tinggi,” kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kumbul Kuswidjanto Sudjadi, saat diskusi ‘Intervensi KPK dalam Pencegahan Korupsi di Badan Usaha’ di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/4/2021).

Kumbul mengatakan rencana ini akan berjalan secara bertahap dengan dimulai dari jam-jam ekstrakurikuler jika kurikulum tersebut masih belum bisa diterapkan. Nantinya, para siswa maupun mahasiswa akan diedukasi soal nilai-nilai integritas antikorupsi.

“Selain itu, kita juga kerja sama dengan mereka misalnya kurikulum masih dalam penataan, nah kita ambilnya di jam-jam ekstrakurikuler. Istilahnya semacam kuliah umum kalau di tingkat perguruan tinggi. Tapi nanti harapannya masuk di kurikulum. Nanti dikenalkan nilai-nilai integritas antikorupsi sejak dini sampai dengan jenjang berikutnya,” ujar Kumbul.

“Kenapa ini perlu? Karena begini, orang korupsi itu sebenarnya pilihan. Makanya kalau rekan-rekan tanya, orang korupsi orang kaya, karena ya korupsi itu pilihan,” sambungnya.

Lanjut, Kumbul mengatakan KPK akan menyesuaikan porsi pendidikan antikorupsi ini sesuai dengan tingkat pendidikannya. Nantinya akan diundang para ahli terkait agar efektif dalam penerapannya.

“Untuk memasukkan pendidikan tentunya kan levelnya beda. KPK nggak mungkin kerja sendiri, makanya kita kerjasama dengan Kementerian terkait dan para ahli. Sama seperti kita sekarang lagi proses juga untuk buat kurikulum masuk di pendidikan,” katanya

“Oh TK tuh begini. Kan nggak mungkin TK dikasih langsung, jadi jenjangnya disesuaikan. Jadi kita undang ahli-ahli inilah dalam rangka bentuk kurikulum masuk di sekolah. Kita libatkan semua,” sambungnya.

Di lain sisi, Direktur Antikorupsi Badan Usaha Aminudin menambahkan bahwa tindakan korupsi di badan usaha biasanya terjadi pada proses perizinan. Nah pada titik tersebutlah, pihaknya akan memperbaiki sistem yang buruk, sehingga terjadi peluang korupsi.

“Ya ini justru kan kita sedang kaji area-area korupsi itu di titik sebelah mana. Tapi dari based line tahun 2016, memang hampir seluruh sektor itu ada titik rawannya. Saya bilang paling sederhana pada sektor Sumber Daya Alam tentang perizinan. Karena perizinan di situ banyak regulasi yang sifatnya abu-abu ya, ngambang. Contoh perizinan, ketika perusahaan mengajukan izin untuk mengelola suatu lahan menjadi perkebunan misalkan dari hutan bisa dikonversi menjadi perkebunan, itu harusnya ada batasan waktu,” kata Aminudin.

“Sekian bulan atau sekian hari setelah pihak pemohon melakukan permohonan perizinan maka harus keluar, dengan catatan setelah seluruh syarat-syarat yang dipersyaratkan terpenuhi dan clear,” tambahnya.

Pada proses perizinan tersebut, jangka mengajukan permohonan perizinan sampai dengan rampung itu tidak jelas atau abu-abu. Hal itu yang akan diperbaiki KPK, karena dapat memberikan peluang untuk tindakan korupsi.

“Tapi faktanya nggak. Jadi jangka waktu pemohon mengajukan perizinan sampai tuplah dibikin abu-abu, ngambang. Hal-hal semacam itu kemudian memberikan peluang untuk transaksional. Nah itu salah satu contoh sistem yang rawan terjadinya fraud atau korupsi. Makanya kita lakukan kajian-kajian, setelah kita yakin, baru kita petakan titik rawan situ, kita baru perbaiki sistemnya,” tambahnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Kepolisian Menemukan Ada Unsur Pidana Dalam Kasus Ledakan Mercun di Kebumen

Diterbitkan

Pada

Kepolisian Menemukan Ada Unsur Pidana Dalam Kasus Ledakan Mercun di Kebumen
Baca Berita

Headline

Umar Patek Terpinada Kasus Bom Bali Dapat Remisi

Diterbitkan

Pada

Umar Patek Terpinada Kasus Bom Bali Dapat Remisi
Baca Berita

DPD

Ketua DPD Kutuk Aksi Pembunuhan Empat Warga di Poso

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPD Kutuk Aksi Pembunuhan Empat Warga di Poso
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (ist/net)
Baca Berita
Loading...