Connect with us

Daerah

Kompensasi Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Fasilitasi “Mudik Virtual Bebas Pulsa”

Diterbitkan

Pada

Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19, Nasrullah (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah disarankan memfasilitasi mudik virtual dengan ketentuan bebas pulsa sebagai kompensasi larangan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini. Hal itu bisa dilakukan melalui bekerja sama dengan para provider layanan telekomunikasi.

Pernyataan tersebut, disampaikan anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19, Nasrullah, di Banjarmasin, seperti dikutip Antara, Minggu (25/4/2021).

“Pemerintah dapat bekerja sama dengan para provider layanan telekomunikasi untuk dapat lebih mempermudah akses dengan biaya minimum bahkan akan sangat diapresiasi jika masyarakat bisa mendapatkan bebas biaya pulsa atau bebas biaya kouta,” ujarnya.

Menurut Nasrullah, jika hal itu terealisasi maka momentum Lebaran tidak hanya berisi larangan mudik dari pemerintah, tapi disertai sifat akomodatif pemerintah.

“Jika tak bisa mudik dengan fisik, mudik virtual pun jadi yang dapat mengobati kerinduan masyarakat terhadap sanak saudara dan keluarganya di kampung halamanc,” tutur pakar antropologi masyarakat jebolan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

Nasrullah juga mengharapkan komunikasi yang lebih baik dan humanis dalam kaitan pemerintah memberikan penjelasan bahwa larangan mudik adalah semata-mata ikhtiar untuk menekan penyebaran COVID-19 karena melakukan perjalanan dari satu tempat ke daerah lain yang mungkin berada dalam zona tidak aman akan cenderung meningkatkan peluang penyebaran COVID-19.

Artinya, kata dia, larangan mudik bukan berarti larangan menjalankan tradisi dalam merayakan hari besar suatu keagamaan. Namun lebih kepada bagaimana masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dalam suasana kebiasaan baru di masa pandemi. Dimana disiplin terhadap protokol kesehatan, termasuk menghindari kerumunan dalam merayakan suasana Lebaran sudah pasti harus diminimalkan.

“Pemerintah harus jadi role model yang baik kepada masyarakat untuk dapat melakukan silaturrahmi dengan sanak saudara secara virtual,” jelas dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP ULM itu.

Kemudian pemerintah juga harus menjamin kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik seperti listrik, air bersih, kebutuhan pokok dan layanan kesehatan.

Hal ini juga selayaknya diikuti dengan kemudahan akses dan fasilitas layanan telekomunikasi yang optimal, baik melalui panggilan telepon, panggilan video berbagai platform media sosial dan layanan lainnya. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Satgas Pamtas RI-Timor Leste Kerahkan Personel Motivasi Pelajar SD Mulai Tatap Muka

Diterbitkan

Pada

Penulis

ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

Daerah

KSP Pantau Langsung Produksi Padi Biofortifikasi di Lampung

Diterbitkan

Pada

Penulis

Deputi III Kantor Staf Presiden Panutan Sulendrakusuma (ist/net)
Baca Berita

Daerah

Ciptakan Aturan Berkualitas, Kemenkumham NTT Harmonisasi Empat Ranperda Sumba Barat

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone (ist/net)
Baca Berita
Loading...