Realitarakyat.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas terkait krisis politik dan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.
“Sebagai negara anggota ASEAN yang memiliki peran penting, pemerintah Indonesia mesti mengambil sikap yang tegas untuk tidak membiarkan praktik anti-demokrasi dan pelanggaran hak asasi berlangsung di kawasan ASEAN,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui keterangan resmi, Kamis (22/4/2021).
Taufan menilai langkah tegas Indonesia bisa ditunjukkan dalam KTT ASEAN khusus membahas Myanmar yang bakal digelar 24 April nanti di Jakarta. Ia meminta pemerintah segera menekan pemerintah militer yang mengambil paksa kekuasaan di Myanmar.
“Untuk segera memulihkan situasi politik di negeri tersebut melalui jalan politik tanpa kekerasan. Juga perlu memastikan tidak ada lagi kekerasan, penangkapan sewenang-wenang terhadap pemimpin politik maupun aktivis prodemokrasi HAM di Myanmar,” tutur dia lagi.
Taufan mengatakan lembaganya menaruh perhatian terhadap gejolak politik yang belum juga surut di Myanmar. Berkaca pada insiden ini, sambung dia, Komnas HAM mencermati praktik otoritarianisme di Asia Tenggara kian menguat.
Jika kondisi tersebut dibiarkan, dia khawatir, ruang kepedulian terhadap isu HAM dan demokrasi justru menyempit seiring maraknya praktik kekerasan dan diskriminasi.
Untuk itu Komnas HAM juga menyerukan agar otoritas di Myanmar menghormati Pasal 19 Deklarasi Universal HAM yang menunjukkan pengakuan atas kebebasan berpendapat dan kebebasan akan mencari, menerima, serta memberikan informasi juga gagasan melalui media apapun.
“Tindakan kekerasan, pembunuhan, penculikan, penahanan terhadap tokoh-tokoh politik, aktivis demokrasi dan hak asasi manusia harus dihentikan serta diperlukan suatu investigasi yang jujur dan komprehensif atas kematian ratusan demonstran, ribuan orang terluka dan dipenjarakan oleh lembaga atau pihak yang independen dan dipercaya,” ucap Taufan.
Untuk diketahui, krisis politik di Myanmar mulai ramai disoroti dunia semenjak Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing melakukan aksi kudeta terhadap kepemimpinan de facto Aung San Suu Kyi.
Sejak itu, rentetan demonstrasi bergejolak dari pelbagai kalangan masyarakat sipil. Aksi protes tersebut berujung pada praktik kekerasan yang menelan banyak korban jiwa. Komnas HAM mendapati setidaknya 700 warga sipil terbunuh dalam aksi demonstrasi damai. Sementara 46 orang di antaranya adalah anak-anak.
Infografis Mereka yang Menentang Kudeta MyanmarInfografis Mereka yang Menentang Kudeta Myanmar. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)
Ribuan orang juga diduga mengalai luka-luka akibat aksi junta militer Myanmar dan lebih 3.000 orang ditahan.
Di tengah kegaduhan tersebut, junta militer Myanmar membatasi kebebasan informasi dengan menahan 71 jurnalis lokal, dimana 25 orang di antara mereka dituduh berbohong.
Sejauh ini, pihak Kementerian Luar Negeri RI sudah mengeluarkan keprihatinan serta menyerukan agar aparat di Myanmar tidak menggunakan kekerasan.
“Indonesia menyerukan agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri guna menghindari lebih banyak korban jatuh. Serta mencegah situasi tidak semakin buruk,” tulis Kemenlu dalam pernyataan resminya, Minggu (28/2).[prs]
