Connect with us

DPR

Komisi III Bakal Dalami Alasan KPK SP3 Kasus BLBI

Diterbitkan

Pada

Komisi III Bakal Dalami Alasan KPK SP3 Kasus BLBI

Realitarakyat.com – Komisi III DPR bakal mendalami alasan mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas tersangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

“Kami sendiri di Komisi 3 juga nanti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) akan mendalami soal ini karena misalnya dari sisi faktual bahwa Sjamsul Nursalim dan Icih Nursalim itu kan berkali-kali dipanggil oleh KPK tidak pernah datang,” kata anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, Senin (5/4/2021).

Arsul Sani malah mempertanyakan, mengapa Sjamsul Nursalim dan istri yang tidak kooperatif justru mendapatkan SP3, bahkan menjadi contoh yang pertama.

Arsul Sani berpendapat penegakkan hukum harus berkeadilan, berkeadilan bagi publik dan bagi yang bersangkutan, dengan catatan apabila yang bersangkutan bersikap kooperatif.

Ketika seseorang yang menjadi tersangka, tapi malah malah diberikan SP3, tentu wajar kalau publik mengkritisi.

“Kami pun juga nanti akan mengkritisi hal ini,” ujarnya.

Terlebih kata dia, hukum Indonesia tidak menganut sistem seperti halnya di negara-negara, seperti di Amerika, Austrlia, dan Inggris di mana keputusan satu orang hakim bisa diikuti oleh hakim-hakim lainnya.

“Faktualnya di negara kita ini kan banyak putusan hakim yg berbeda-beda, mestinya (SP3) dikaji lebih dalam,” tutur dia mempertanyakan sikap KPK.

Lantas Arsul Sani menakan apakah sebelum mengeluarkan keputusan SP3 ini, KPK sudah meminta pendapat dari para ahli, utamanya beberapa ahli yang berbeda pandangan.

“Ini yang kita dalami nanti di komisi 3,” ujarnya.

Diketahui, KPK mengeluarkan SP3 terhadap Sjamsul Nursalim, tersangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

SP3 ini merupakan pertama sepanjang berdirinya institusi lembaga antirasuah itu.

Lebih lanjut, KPK mengeluarkan SP3 terhadap Sjamsul Nursalim dengan berlandaskan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Revisi UU KPK.

“Hari ini kami akan mengumumkan penghentian penyidikan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh tersangka SN (Sjamsul Nursalim) selaku pemegang saham pengendali BDNI dan ISN (Itjih Sjamsul Nursalim) bersama-sama dengan SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung),” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Azis Usul Banjir Bandang NTT Jadi Bencana Nasional

Diterbitkan

Pada

Azis Usul Banjir Bandang NTT Jadi Bencana Nasional
Baca Berita

DPR

Komisi VIII: Jozeph Paul Zhang Ingin Buat Kegaduhan

Diterbitkan

Pada

Komisi VIII: Jozeph Paul Zhang Ingin Buat Kegaduhan
Baca Berita

DPR

Kasus Perawat Dianiaya, Komisi IX DPR Ingatkan Masyarakat Jika Nakes Dilindungi UU

Diterbitkan

Pada

Kasus Perawat Dianiaya, Komisi IX DPR Ingatkan Masyarakat Jika Nakes Dilindungi UU
Baca Berita
Loading...