Connect with us

DPR

Ketua Banggar DPR Ingin Subsidi LPG Tepat Sasaran

Diterbitkan

Pada

Ketua Banggar DPR Ingin Subsidi LPG Tepat Sasaran
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com –  Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah menginginkan subsidi LPG dapat tepat sasaran. Selain itu, akses masyarakat untuk mendapatkan subsidi juga semakin mudah. Said pun mengusulkan penggunaan biometrik sebagai acuan penyaluran subsidi.

“Tidak ada pengurangan subsidi. Yang ada adalah keinginan kita mempertajam subsidi supaya tepat sasaran dan mempermudah masyarakat mendapat subsidi itu, bahkan kalau perlu (gunakan) sidik jari, bahkan biometrik sekalian,” kata Said di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Diketahui, Banggar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan agenda “Formulasi Subsidi dan Kompensasi yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin”. RDP berlangsung di ruang Banggar, gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4/2021).

“Kita harus pikirkan 10-20 tahun yang akan datang. Jangan bikin kartu-kartu lagi. Semua kartu, nanti rombak lagi, enggak kelar-kelar kita. LPG itu kita minta langsung kepada sasaran penerima. Kalau biometrik paling enak, tinggal nongol mukanya, muncul LPG. Cari yang termudah bagi rakyat,” tegas Said.

Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut juga meminta agar LPG tidak diberikan kepada korporasi. Said menyatakan LPG perlu langsung by target, disesuaikan dengan DTKS.

“Tidak bisa lagi LPG ini kepada korporasi. Saya ingin konsistensi pemerintah. Kita bahas bersama. Kita harus konsisten,” ucap Said.

Said juga menyoroti subsidi listrik yang tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat miskin. Sebab, di balik penerima subsidi ada yang namanya kompensasi PLN.

“Seharusnya kompensasi hanya untuk penerima subsidi saja. Kalau kami-kami yang memperjuangkan rakyat miskin, tetapi kami juga ikut nimbrung jadi orang miskin, cilaka tiga kali. Kami tidak layak menerima ini,” kata Said.

“Subsidinya ke depan harus fix. Tidak fair lah Pak, kalau kita bicara subsidi untuk orang miskin, tapi tidak proper, karena hanya 26% yang menerima. Ditambah tentu rumah-rumah ibadah, tidak bisa diutak atik,” demikian wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI tersebut.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Komisi VII DPR Dorong Pertumbuhan Kawasan Industri Halal di Indonesia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi VII DPR Dorong Pertumbuhan Kawasan Industri Halal di Indonesia
Anggota Komisi VII Ridwan Hisjam/Net
Baca Berita

DPR

Hadiri Kunker Anggota DPR RI,  Saiful Arif Jadi Imam dan Pembaca Doa Dihadapan Wakil Ketua MPR

Diterbitkan

Pada

Penulis

Hadiri Kunker Anggota DPR RI,  Saiful Arif Jadi Imam dan Pembaca Doa Dihadapan Wakil Ketua MPR
Baca Berita

DPR

Pemerintah Diminta Perketat Kedatangan WNA dari Negara Kasus Covid Varian Mu

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pemerintah Diminta Perketat Kedatangan WNA dari Negara Kasus Covid Varian Mu
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati/Net
Baca Berita
Loading...