Connect with us

Nasional

Kemendagri Bakal Mudahkan Transgender Dapatkan Dokumen Kependudukan

Diterbitkan

Pada

Kemendagri Bakal Mudahkan Transgender Dapatkan Dokumen Kependudukan

Realitarakyat.com – Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh menyebut, Kemendagri berkomitmen membantu memudahkan para transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Terutama KTP elektronik (e-KTP), kartu keluarga dan akta kelahiran.

Dia bilang, setiap penduduk Warga Negara Indonesia berhak atas semua pelayanan publik dasar tanpa diskriminasi. Hal ini juga berlaku bagi kaum transgender yang kerap dipandang sebagai warga marginal dan terpinggirkan dari pergaulan masyarakat.

“Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Bagi yang sudah merekam data caranya, harus diverifikasi dengan nama asli dulu. Pendataannya tidak harus semua ke Jakarta. Di daerah masing-masing juga bisa dibantu oleh Dinas Dukcapil setempat. Termasuk untuk dibuatkan KTP-el sesuai dengan alamat asalnya,” katanya, Sabtu (24/4/2021).

Bagi transgender yang pernah terdata dan punya KTP lama, kata Zudan, Dukcapil akan melakukan verifikasi data tersebut. Jika datanya cocok, Dukcapil akan mencetakkan KTP-el terbaru untuk mereka.

Zudan pun sudah menunjuk pejabat pelaksana yang akan membantu sepenuhnya mengkoordinasikan para transgender mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah.
Terkait surat pindah dan akta kelahiran, Zudan menyarankan, dapat diurus secara online atau via WhatsApp di Dinas Dukcapil setempat.

“Yang penting kita koordinasi agar diberikan kemudahan, data 112 orang sudah terkumpul bisa di WA ke saya,” kata Dirjen Zudan.

Sementara, Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo menyebut, banyak transgender tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK dan akta kelahiran. Kondisi ini mempersulit mereka mengakses layanan publik lain seperti bidang kesehatan atau BPJS, mendapat bantuan sosial dan lainnya.

“Kawan-kawan transgender ini masih kerap menemui hambatan ketika mengurus layanan publik terutama terkait administrasi kependudukan. Mungkin karena miskin dan minder, malu, atau hambatan lainnya,” kata dia.

“Akibatnya mereka sulit mengurus pelayanan publik lain, seperti BPJS-Kesehatan, atau sulit mendapat akses bansos. Padahal banyak di antaranya yang hidup miskin sebagai pengamen, dan profesi lainnya,” kata Hartoyo.

Dia menambahkan, sebagai tahap awal pihaknya sudah mengumpulkan data 112 transgender di Jabodetabek yang sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan untuk dibantu pengurusannya. Data tersebut mencakup nama asli, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, dan nama bapak.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Menhub Klaim Penyekatan Arus Mudik Lebaran Berjalan Efektif

Diterbitkan

Pada

Penulis

Menhub Klaim Penyekatan Arus Mudik Lebaran Berjalan Efektif
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ist/net)
Baca Berita

Nasional

Berkat Perjuangan Tim Kesehatan, Tiga Pasien Varian B.1.617 Berhasil Sembuh

Diterbitkan

Pada

Penulis

Berkat Perjuangan Tim Kesehatan, Tiga Pasien Varian B.1.617 Berhasil Sembuh
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

Metropolitan

Jumlah Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet 1.344 Orang

Diterbitkan

Pada

Penulis

Jumlah Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet 1.344 Orang
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...