Connect with us

Ekonomi

Kemenag: Larang Warung Nasi Buka Siang Hari Langgar HAM

Diterbitkan

Pada

Kemenag: Larang Warung Nasi Buka Siang Hari Langgar HAM
Juru bicara Kementerian Agama, Abdul Rochman (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Juru bicara Kementerian Agama, Abdul Rochman menilai, kebijakan Pemerintah Kota Serang, Banten, yang melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan pada siang hari terlalu berlebihan.

“Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip moderasi dalam mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, dan cenderung berlebih-lebihan,” ujar Abdul Rochman, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/4/2021).

Menurut dia, larangan itu membatasi akses sosial masyarakat dalam bekerja atau berusaha. Terlebih kehadiran rumah makan dan sejenisnya dibutuhkan bagi mereka yang tak berkewajiban menjalankan ibadah puasa.

Dia menegaskan larangan berjualan yang tertuang dalam kebijakan tersebut juga diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia (HAM). terutama bagi orang atau umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa Ramadhan, aktivitas pekerjaan jual beli, dan berusaha.

Ia meminta kepada otoritas setempat untuk mengkaji ulang larangan tersebut. Sebab, yang mesti dikedepankan yakni sikap saling menghormati dan menghargai baik bagi mereka yang berpuasa maupun tidak berpuasa.

“Saya harap ini bisa ditinjau ulang. Semua pihak harus bisa mengedepankan sikap saling menghormati. Bagi mereka yang tidak berpuasa, diharapkan juga bisa menghormati yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sebaliknya, mereka yang berpuasa agar bisa menahan diri dan tetap bersabar dalam menjalani ibadah puasanya,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Serang, melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan pada siang hari selama bulan Ramadan. Hal ini tertuang dalam Iimbauan Bersama Nomor 451.13/335-Kesra/2021.

Jika pihak restoran atau rumah makan nekat beroperasi pada waktu yang dilarang, maka terancam sanksi berupa hukuman 3 bulan penjara. Tak hanya itu, pengelola juga bisa terkena denda maksimal Rp50 juta. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Peternak Somasi Kementan, DPP Pinsar: Semoga Diakomodir

Diterbitkan

Pada

Peternak Somasi Kementan, DPP Pinsar: Semoga Diakomodir
Baca Berita

Headline

Dinilai Kurang Adil, Fraksi PKS Desak Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Program Hilirisasi Nikel

Diterbitkan

Pada

Penulis

Dinilai Kurang Adil, Fraksi PKS Desak Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Program Hilirisasi Nikel
Baca Berita

Ekonomi

Kemenkop dan Bank Indonesia Hadirkan Pusat Wastra Nusantara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kemenkop dan Bank Indonesia Hadirkan Pusat Wastra Nusantara
(ist/net)
Baca Berita
Loading...