Kemampuan Jauh Tertinggal, PKS: Pemerintah Perlu Dorong Moderenisasi Alutsista

  • Bagikan
Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Insiden karamnya kapal selam KRI Nanggala 402, sepatutnya mendorong Pemerintah melakukan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Pemerintah perlu mengoptimalkan peran dan fungsi Kemenristek dan BUMN Pertahanan untuk mendukung program modernisasi alutsista tersebut.

Meskipun hasil investigasi komprehensif karamnya KRI Nanggala 402 belum keluar, namun fakta obyektif menunjukan kemampuan alutsista Indonesia jauh tertinggal. Baik secara jumlah maupun kualitas. Banyak alutsista yang ada sekarang berumur melebihi dari jangka waktu efektif penggunaan yang ditentukan.

Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam keterangan tertulisnya, kepada media, Rabu, 28/4/2021

Untuk itu Mulyanto mendorong Menristek, sebagai anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), menginisiasi perumusan ulang kebijakan pengembangan industri pertahanan nasional.

Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memperbaharui alutsista nasional agar memenuhi batas minimum kemampuan (minimum essential force atau MEF).

“Hasil produksi industri pertahanan kita, baik Pindad maupun PAL tidak kalah dengan produk impor. Bahkan kerap kali produk Pindad menjadi juara dalam berbagai perlombaan penggunaan senjata,” ujar Mulyanto.

Artinya, kata dia, kualitas produk industri Hankam kita ini sudah sangat baik. Yang dibutuhkan adalah political will dan dukungan kebijakan Pemerintah, agar “jam terbang” produksi industri Hankam tersebut semakin tinggi, sehingga semakin menghasilkan produk inovasi hankam yang berdaya saing tinggi,” ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan hasil riset dan pengembangan Hankam, baik yang dilakukan oleh lembaga riset maupun oleh industri Hankam perlu didorong untuk disempurnakan dan diproduksi secara domestik.

“Pelaksanaannya tentu saja pada saat keuangan negara sudah membaik. Masak semangatnya kalah dengan jama’ah Masjid Jogokaryan, Yogyakarta,” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto berharap ke depan melalui review kebijakan industri pertahanan nasional secara seksama, dapat didorong kebijakan anggaran yang kondusif untuk produksi alutsista nasional secara domestik tersebut. (ndi)

  • Bagikan