Connect with us

Nasional

Kata Moeldoko, Gugatan Hukum Tak Jadi Dasar Pemerintah Ambil Alih TMII

Diterbitkan

Pada

Kata Moeldoko, Gugatan Hukum Tak Jadi Dasar Pemerintah Ambil Alih TMII
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, adanya gugatan hukum yang dilayangkan Mitora Pte, Ltd, perusahaan asal Singapura kepada Yayasan Harapan Kita, tidak menjadi dasar keputusan pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Terutama pada saat penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) 19/2021 tentang TMII yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam perpres tersebut, pengelolaan TMII diambil alih dari Yayasan Harapan Kita yang sudah mengelola selama 44 tahun kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg).

“Pertimbangan itu secara eksplisit tidak masuk ke dalam Perpres,” kata Moeldoko saat memberikan keterangan, di Gedung Bina Graha, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Kendati demikian, Moeldoko menyampaikan tim transisi pengambilalihan TMII akan mengkaji gugatan tersebut. “Mungkin ada itu, nanti akan dilihat ya. Tapi dari Perpres yang ada, tidak ada pertimbangan itu,” ujar Moeldoko.

Ditegaskan Moeldoko, pengambilalihan TMII baru dilakukan sekarang, karena pemerintah ingin ada perubahan dalam pengelolaan ikon wisata Indonesia tersebut. Pemerintah ingin ada optimalisasi aset negara yang belum teroptimalkan dengan baik.

“Pasti semuanya melalui evaluasi. Untuk itulah ada 2016, Pak Mensesneg sudah lakukan pendampingan kepada TMII. Apa persoalannya, bagaimana kinerjanya. Tapi sepertinya sampai dengan sekarang tidak ada perubahan kinerja yang baik. Itulah kenapa kira-kira baru sekarang (diambil alih), terang Moeldoko.

Ia memastikan, manajemen baru TMII akan melakukan langkah-langkah perbaikan internal manajemen. Moeldoko belum bisa mengungkapkan langkah atau kebijakan baru yang akan dilakukan. Namun yang pasti kebijakan efisiensi akan menjadi prioritas dalam perbaikan internal manajemen.

“Diberi waktu tiga bulan. Mulai kerja setelah dibentuk ini (tim transisi). Pembentukannya sudah ada, jadi langsung kerja,” tukas Moeldoko.

Seperti diketahui, Mitora menggugat Yayasan Harapan Kita yang merupakan milik keluarga Cendana atau keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto atas pengelolaan TMII. Mitora meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyita Museum Purna Bhakti Pertiwi yang berada di dalam TMII dan menggugat anak-anak Soeharto senilai Rp 584 miliar. Dalam gugatan perdata itu, Mitora menyertakan lima pihak tergugat yang merupakan anggota keluarga Soeharto.

Mereka adalah Tutut Soeharto, Bambang Trihatmodjo, Titiek Soeharto, Sigit Harjojudanto, dan Mamiek Soeharto, serta Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, lembaga yang didirikan keluarga Cendana pada masa Orde Baru, juga turut digugat.

Mitora merupakan perusahaan penggarap proyek pengembangan TMII. Belum ada alasan rinci perihal alasan perusahaan ini mengajukan gugatan.

Mitora juga pernah menggugat keluarga Cendana pada 2018 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perusahaan itu menggugat semua anak Soeharto dan dua yayasan, yaitu Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan Yayasan Harapan Kita. Saat itu, Mitora menggugat keluarga Cendana Rp 1,1 triliun. Proses gugatan berakhir dengan mediasi.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR RI Tidak Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Calon BPK Besok di Paripurna

Diterbitkan

Pada

Penulis

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR RI Tidak Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Calon BPK Besok di Paripurna
Baca Berita

Headline

KPU Diminta Berhati-hati Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPU Diminta Berhati-hati Tentukan Jadwal Pemilu 2024
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin (ist/net)
Baca Berita

Headline

Hasil Rampasan Kasus Korupsi, KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Hasil Rampasan Kasus Korupsi, KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita
Loading...