Connect with us

DPR

Kasus Perawat Dianiaya, Komisi IX DPR Ingatkan Masyarakat Jika Nakes Dilindungi UU

Diterbitkan

Pada

Kasus Perawat Dianiaya, Komisi IX DPR Ingatkan Masyarakat Jika Nakes Dilindungi UU

Realitarakyat.com – Anggota Komisi IX DPR RI Kuniasih Mufidayati mengaku prihatin dan menyesal atas aksi penganiayaan terhadap seorang perawat yang terjadi di salah satu Rumah Salit swasta di Palembang. Mufida mengingatkan masyarakat, bahwa profesi tenaga kesehatan dilindungi oleh Undang-Undang.

Pada Pasal 57 huruf a UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

“Profesi tenaga kesehatan kita sangat dilindungi, apalagi saat ini masih menangani pandemi yang membutuhkan pengorbanan teman-teman tenaga kesehatan. Tentu tindakan kekerasan apapun bentuknya, tidak boleh terulang terhadap tenaga kesehatan,” kata Mufida dalam keterangannya, Minggu (18/4/2021).

Mufida merilis dataKomite Internasional Palang Merah (ICRC) mencatat lebih dari 600 insiden kekerasan, pelecehan, atau stigmatisasi terhadap petugas kesehatan, pasien, dan infrastruktur medis Covid-19 pada enam bulan pertama pandemi di dunia. Di Indonesia pernah terjadi jenazah perawat RSUP dr Kariadi Semarang ditolak warga, dan kasus penganiayaan perawat Covid-19 di RSUD dr Haulussy, Maluku.

“Artinya peristiwa di Palembang bukan yang pertama. Kekerasan bukan hanya tentang kekerasan fisik tetapi juga stigma dan diskriminasi sikap. Pemerintah dan organisasi profesi kesehatan harus lebih gencar melakukan pendidikan ini ke masyarakat,” papar dia.

Sementara bagi publik, Mufida meminta penyelesaian masalah ditempuh dengan mekanisme yang ada. Jika terindikasi ada pelanggaran etik, standar pelayanan profesi maupun standar prosedur operasional maka bisa dilaporkan ke organisasi profesi masing-masing. Ia menekankan baik tenaga kesehatan maupun pasien harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan regulasi.

Hal ini tertuang dalam Pasal 49 Ayat 1 dan 2 UU No 36 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengaduan dan pengusutaan dugaan pelanggaran disiplin tenaga kesehatan oleh Konsil masing-masing tenaga kesehatan. Termasuk sanksi bila benar-benar terbukti ada pelanggaran disiplin.

“Termasuk jika ada indikasi tindakan pidana bisa dilaporkan ke pihak berwenang. InsyaAllah regulasi kita sudah memberikan rasa keadilan baik bagi tenaga kesehatan maupun kepada pasien,” paparnya.

Sebelumnya, beredar video dengan durasi 15 detik di media sosial terlihat seorang perawat di RS Siloam Sriwijaya Palembang dianiaya oleh JT (keluarga pasien) hingga mengalami luka lebam di bagian wajah.

JT saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Palembang.

Akibat perbuatannya, JT disangka dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan-penganiayaan ancaman penjara selama dua tahun. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sudah mengakui seluruh perbuatannya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ketua DPR Akan Tinjau Larangan Mudik di Tiga Provinsi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR Akan Tinjau Larangan Mudik di Tiga Provinsi
Ketua DPR RI Puan Maharani. foto: ist/net
Baca Berita

DPR

Selama Larangan Mudik, Wakil Ketua DPR Usulkan Tolak Kedatangan WNA

Diterbitkan

Pada

Penulis

Selama Larangan Mudik, Wakil Ketua DPR Usulkan Tolak Kedatangan WNA
Wakil Ketua DPR dan Ketua Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana COVID-19 DPR Abdul Muhaimin Iskandar foto: ist/net
Baca Berita

DPR

Jadi Anggota Biro Parlemen Perempuan IPU, Puteri Komarudin: Ini Suatu Kehormatan

Diterbitkan

Pada

Jadi Anggota Biro Parlemen Perempuan IPU, Puteri Komarudin: Ini Suatu Kehormatan
Baca Berita
Loading...